Bagaimana Aturan Terbaru Seragam Sekolah? Simak di Sini

JAKARTA - Kemendikbudristek telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai seragam sekolah untuk jenjang SD hingga SMA. Peraturan ini telah ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan akan menjadi acuan untuk semua sekolah.

Dalam Permendikbudristek tersebut, pengaturan pakaian seragam sekolah bertujuan untuk empat tujuan mendasar. Yakni:

1. Menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik
2. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik;
3. Meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali Peserta Didik
4. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Peserta Didik.

Baca juga: Kabar Gembira, Tunjangan Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Sudah Bisa Dicairkan

Kemendikbudristek mengatur perbedaan seragam sekolah antara lain pakaian seragam nasional dan pakaian Seragam Pramuka. Selain kedua pakaian tadi, sekolah juga bisa mengatur pakaian seragam khas sekolah untuk siswanya.

Kemudian, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah, pemerintah daerah dalam Permendikbudristek itu sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik.

Model dan Warna

Model dan warna pakaian seragam nasional sebagai berikut:

1. Peserta Didik SD/SDLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati;
2. Peserta Didik SMP/SMPLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua
3. Peserta Didik SMA/SMALB/SMK/SMKLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu.

Ketentuan Tertentu

1. Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, orang tua atau wali masing-masing Peserta Didik
memilih salah satu model Pakaian Seragam Nasional dengan mengacu pada ketentuan model Pakaian Seragam
Nasional sebagaimana model dan warna seragam nasional.

2. Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah dapat memilih model Pakaian Seragam Nasional yang dikenakan oleh Peserta Didik dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana model dan warna seragam nasional

3. Untuk sekolah yang berada di Provinsi Aceh, Peserta Didik yang beragama Islam mengenakan Pakaian Seragam Nasional
sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan
Aceh, dengan tetap mengacu pada ketentuan model Pakaian Seragam Nasional.

Baca juga: Kompetisi Sains Madrasah 2022 Resmi Dibuka, 446 Siswa Siap Bertanding

Pakaian Seragam Pramuka

Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka.

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah ditetapkan Sekolah dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

Pakaian Adat

Model dan warna pakaian adat ditetapkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah

1. Pakaian Seragam Nasional digunakan Peserta Didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari
pelaksanaan upacara bendera.
2. Pakaian Seragam Pramuka dan Pakaian Seragam Khas Sekolah digunakan Peserta Didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing Sekolah.
3. Pakaian adat digunakan Peserta Didik pada hari atau acara adat tertentu.

Atribut Pakaian Seragam Sekolah Nasional

Penggunaan Pakaian Seragam Nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut.
a. topi pet dan dasi sesuai warna Pakaian Seragam Nasional masing-masing jenjang Sekolah; dan
b. bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani.

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

1. Pengadaan pakaian seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Sekolah, dan masyarakat dapat
membantu pengadaan pakaian seragam Sekolah dan pakaian adat bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan
Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.
3. Dalam pengadaan pakaian seragam Sekolah, Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan Peserta Didik baru.
4. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan
pakaian seragam Sekolah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
5. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksuddikenakan sanksi administratif. Berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan; atau
d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.