Sesuaikan Zaman, Pemerintah Giatkan Pendidikan Berbasis Digital
Selasa, 07 Juli 2020 - 23:23 WIB
loading...
Wapres saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Selasa (7/7/2020). Foto/Dokumentasi KIP/Satwapres
A
A
A
JAKARTA - Pendidikan berbasis digital tengah didorong oleh pemerintah, guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, untuk pengembangan pendidikan digital ini, pemerintah menyiapkan Rp22 triliun.
Dengan anggaran sebesar ini diharapkan sistem pendidikan berbasis digital bisa menyentuh pelosok Indonesia. (Baca juga: Diproduksi 2021, Pembuatan Vaksin Covid-19 Kerja Sama dengan Korea Selatan)
"Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp22 Triliun lebih (Rupiah) supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," ujarnya saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Menurut Ma'ruf Amin, adanya sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Tak hanya itu, adanya sistem pendidikan berbasis digital ini dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang.
"Dengan (pendidikan) digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan, bisa pemerataan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," tuturnya.
(Baca juga: Kasus Meninggal Covid-19 Sebanyak 3.309 Orang, Lebih Tinggi dari Angka Global)
Ma'ruf Amin menambahkan, pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti zaman. Hal ini dipertegasnya dengan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk menunjang perbaikan tersebut.
Selain itu lanjut Ma'ruf Amin, pendidikan digital juga mampu mendukung Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu pendidikan digital sangat dibutuhkan.
"Jadi, memang pendidikan [digital] harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan itu kita terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," jelas Wapres.
Dengan anggaran sebesar ini diharapkan sistem pendidikan berbasis digital bisa menyentuh pelosok Indonesia. (Baca juga: Diproduksi 2021, Pembuatan Vaksin Covid-19 Kerja Sama dengan Korea Selatan)
"Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp22 Triliun lebih (Rupiah) supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," ujarnya saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Menurut Ma'ruf Amin, adanya sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Tak hanya itu, adanya sistem pendidikan berbasis digital ini dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang.
"Dengan (pendidikan) digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan, bisa pemerataan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," tuturnya.
(Baca juga: Kasus Meninggal Covid-19 Sebanyak 3.309 Orang, Lebih Tinggi dari Angka Global)
Ma'ruf Amin menambahkan, pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti zaman. Hal ini dipertegasnya dengan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk menunjang perbaikan tersebut.
Selain itu lanjut Ma'ruf Amin, pendidikan digital juga mampu mendukung Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu pendidikan digital sangat dibutuhkan.
"Jadi, memang pendidikan [digital] harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan itu kita terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," jelas Wapres.
(maf)
Lihat Juga :
