Regulasi Kunci Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Indonesia
Kamis, 10 November 2022 - 06:01 WIB
loading...
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BALIKPAPAN - Regulasi adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Regulasi berupa peraturan bupati atau wali kota, peraturan gubernur atau peraturan daerah yang bisa menjadi payung hukum untuk menghadapi sejumlah tantangan dunia pendidikan.
Dalam diskusi publik bertema "Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Kalimantan Timur" terungkap bahwa ketiadaan regulasi menjadi kendala dalam mendukung peningkatan sebaran pendidikan berkualitas.
Baca juga: Kemenag Buka Beasiswa Pelatihan Koding bagi Siswa dan Guru Madrasah, Ini Cara Daftarnya
"Regulasi pemerintah dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota ataupun peraturan daerah adalah penunjang peningkatan sebaran pendidikan berkualitas. Peraturan ini harus selaras dengan kondisi riil yang dihadapi guru, kepala sekolah dan juga sekolah," ungkap Direktur Utama Synergy Policies Dinna Prapto Raharja saat memimpin jalannya diskusi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/11/2022).
Beberapa regulasi untuk mengatasi tantangan pendidikan di provinsi ini antara lain soal pemberian insentif untuk mengatasi kekurangan jumlah guru, perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan, pembentukan komunitas belajar baik guru maupun kepala sekolah, penerapan pembelajaran aktif serta penyediaan infrastruktur seperti akses listrik, wifi, dan transportasi bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Dalam diskusi publik bertema "Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Kalimantan Timur" terungkap bahwa ketiadaan regulasi menjadi kendala dalam mendukung peningkatan sebaran pendidikan berkualitas.
Baca juga: Kemenag Buka Beasiswa Pelatihan Koding bagi Siswa dan Guru Madrasah, Ini Cara Daftarnya
"Regulasi pemerintah dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota ataupun peraturan daerah adalah penunjang peningkatan sebaran pendidikan berkualitas. Peraturan ini harus selaras dengan kondisi riil yang dihadapi guru, kepala sekolah dan juga sekolah," ungkap Direktur Utama Synergy Policies Dinna Prapto Raharja saat memimpin jalannya diskusi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/11/2022).
Beberapa regulasi untuk mengatasi tantangan pendidikan di provinsi ini antara lain soal pemberian insentif untuk mengatasi kekurangan jumlah guru, perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan, pembentukan komunitas belajar baik guru maupun kepala sekolah, penerapan pembelajaran aktif serta penyediaan infrastruktur seperti akses listrik, wifi, dan transportasi bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Lihat Juga :
