Jangan Hentikan Rekruitmen Guru
loading...
Foto/Koran SINDO
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah yang tidak membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk formasi guru, pada tahun ini memicu polemik. Langkah pemerintah ini dinilai berbagai pihak kurang bijak, bahkan bisa menjadi bumerang.
Kekhawatiran itu tak berlebihan. Semakin ditunda, potensi kelangkaan tenaga pendidik akan kian nyata. Pemerintah pun sebenarnya jauh-jauh hari menyadari akan ancaman ini. Tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan pada 2022 akan ada 85.650 guru yang memasuki masa pensiun. Saat ini saja perbandingan antara jumlah guru dan murid masih tidak imbang. (Baca: Pendidikan Swasta Angkat Bendera Putih, IPM Dikhawatirkan Jeblok)
Total guru di Indonesia diketahui sebanyak 3,01 juta orang. Mereka mengajar di 218.989 sekolah. Rinciannya, sebanyak 2,1 juta guru mengajar di sekolah negeri, sedangkan 902.531 di sekolah swasta. Untuk mencukupi kebutuhan guru di sekolah negeri, sebenarnya pemerintah masih mengalami kekurangan sebanyak 707.324 guru. Peniadaan rekrutmen tahunan jelas akan makin berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan guru nasional.
Keputusan peniadaan seleksi CPNS pada tahun ini kemarin diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. “Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS. Kemungkinan baru dibuka CPNS tahun 2021,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kemarin.
Dia menyebut bahwa alasan tidak ada rekrutmen CPNS 2020 karena seleksi CPNS 2019 belum tuntas seluruhnya lantaran terdampak wabah Covid-19. Proses penerimaan CPNS 2019 telah memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD) dan selanjutnya digelar seleksi kompetensi bidang (SKB). Namun, proses SKB harus terhenti karena ada pandemi yang belum diketahui pasti kapan akan berhenti. Alokasi tahun 2020 yang tidak terpakai akan dialihkan untuk 2021. Meski begitu, Tjahjo belum dapat memastikan jumlah formasi yang akan dibuka pada 20021. “Alokasi masih belum ditentukan. Masih akan melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” ucapnya. (Baca juga: Di Ultimatum, 15 Anggota Polres Lubuklinggau Akui Gunakan Narkoba)
Tjahjo berdalih kendati tidak ada rekrutmen tahun ini, namun dia meyakini tidak sampai berdampak signifikan bagi kerja birokrasi. Menurutnya, formasi rekrutmen CPNS pada 2019 masih mencukupi.
Namun, pandangan kontras disampaikan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Dia menilai keputusan pemerintah tersebut tidak matang. Baginya, dengan alasan apa pun semestinya rekrutmen pengangkatan CPNS untuk guru tetap harus dibuka. Sebab, jika ada slot kosong pada rekrutmen, maka Indonesia akan mengalami kekurangan guru yang akan berdampak besar pada dunia pendidikan.
Senada dengan data yang dimiliki oleh Kemendikbud, pada 2022 akan ada 86.650 guru yang akan pensiun. Selain itu, tentunya setiap tahun ada guru yang pensiun dan posisinya harus segera diisi lewat pengangkatan guru baru. Jika tidak ada pembukaan rekrutmen guru, dipastikan kekurangan guru pada tiga tahun mendatang akan lebih masif. (Baca juga: Warga Uighur di Pengasingan Minta ICC Selidiki 'Genosida' China di Xinjiang)
Kalaupun tidak ada rekrutmen tahun ini, dia mengusulkan harus ada solusi lain seperti memproses pengangkatan guru honorer yang sudah lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia menjelaskan, ada 34.954 guru honorer yang sudah lolos tes PPPK pada Februari 2019, tetapi tidak kunjung diangkat. “Dengan diangkatnya guru PPPK yang sudah lolos tes saja belum bisa menutupi kebutuhan guru di Indonesia. Apalagi jika pemerintah benar-benar tidak akan membuka rekrutmen,” ungkap Satriwan.
Menurutnya, puluhan ribu guru honorer itu sudah lolos SKD dan proses SKB belum dimulai lantaran ada Covid-19. “Kalau SKB belum, artinya untuk PPPK lebih nahas lagi. Mereka sudah tes dinyatakan lolos, 2019 belum diangkat, 2020 ini kayaknya enggak diangkat juga. Ini yang kita dorong,” tandasnya.
Tahun lalu Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, guru atau tenaga pendidik merupakan elemen vital terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas. Atas dasar itu, proses regenerasi guru harus disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan tenaga pendidik. (Lihat videonya: Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)
Dalam pandangannya, rekruitmen adalah sebuah keniscayaan karena untuk memenuhi kekurangan guru yang ada saat ini, kemudian mengganti guru pensiun. Selain itu, penambahan akses pendidikan juga menuntut kebutuhan guru yang tidak sedikit. (Dita Angga/Neneng Zubaidah)
Kekhawatiran itu tak berlebihan. Semakin ditunda, potensi kelangkaan tenaga pendidik akan kian nyata. Pemerintah pun sebenarnya jauh-jauh hari menyadari akan ancaman ini. Tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan pada 2022 akan ada 85.650 guru yang memasuki masa pensiun. Saat ini saja perbandingan antara jumlah guru dan murid masih tidak imbang. (Baca: Pendidikan Swasta Angkat Bendera Putih, IPM Dikhawatirkan Jeblok)
Total guru di Indonesia diketahui sebanyak 3,01 juta orang. Mereka mengajar di 218.989 sekolah. Rinciannya, sebanyak 2,1 juta guru mengajar di sekolah negeri, sedangkan 902.531 di sekolah swasta. Untuk mencukupi kebutuhan guru di sekolah negeri, sebenarnya pemerintah masih mengalami kekurangan sebanyak 707.324 guru. Peniadaan rekrutmen tahunan jelas akan makin berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan guru nasional.
Keputusan peniadaan seleksi CPNS pada tahun ini kemarin diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. “Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS. Kemungkinan baru dibuka CPNS tahun 2021,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kemarin.
Dia menyebut bahwa alasan tidak ada rekrutmen CPNS 2020 karena seleksi CPNS 2019 belum tuntas seluruhnya lantaran terdampak wabah Covid-19. Proses penerimaan CPNS 2019 telah memasuki seleksi kompetensi dasar (SKD) dan selanjutnya digelar seleksi kompetensi bidang (SKB). Namun, proses SKB harus terhenti karena ada pandemi yang belum diketahui pasti kapan akan berhenti. Alokasi tahun 2020 yang tidak terpakai akan dialihkan untuk 2021. Meski begitu, Tjahjo belum dapat memastikan jumlah formasi yang akan dibuka pada 20021. “Alokasi masih belum ditentukan. Masih akan melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” ucapnya. (Baca juga: Di Ultimatum, 15 Anggota Polres Lubuklinggau Akui Gunakan Narkoba)
Tjahjo berdalih kendati tidak ada rekrutmen tahun ini, namun dia meyakini tidak sampai berdampak signifikan bagi kerja birokrasi. Menurutnya, formasi rekrutmen CPNS pada 2019 masih mencukupi.
Namun, pandangan kontras disampaikan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Dia menilai keputusan pemerintah tersebut tidak matang. Baginya, dengan alasan apa pun semestinya rekrutmen pengangkatan CPNS untuk guru tetap harus dibuka. Sebab, jika ada slot kosong pada rekrutmen, maka Indonesia akan mengalami kekurangan guru yang akan berdampak besar pada dunia pendidikan.
Senada dengan data yang dimiliki oleh Kemendikbud, pada 2022 akan ada 86.650 guru yang akan pensiun. Selain itu, tentunya setiap tahun ada guru yang pensiun dan posisinya harus segera diisi lewat pengangkatan guru baru. Jika tidak ada pembukaan rekrutmen guru, dipastikan kekurangan guru pada tiga tahun mendatang akan lebih masif. (Baca juga: Warga Uighur di Pengasingan Minta ICC Selidiki 'Genosida' China di Xinjiang)
Kalaupun tidak ada rekrutmen tahun ini, dia mengusulkan harus ada solusi lain seperti memproses pengangkatan guru honorer yang sudah lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia menjelaskan, ada 34.954 guru honorer yang sudah lolos tes PPPK pada Februari 2019, tetapi tidak kunjung diangkat. “Dengan diangkatnya guru PPPK yang sudah lolos tes saja belum bisa menutupi kebutuhan guru di Indonesia. Apalagi jika pemerintah benar-benar tidak akan membuka rekrutmen,” ungkap Satriwan.
Menurutnya, puluhan ribu guru honorer itu sudah lolos SKD dan proses SKB belum dimulai lantaran ada Covid-19. “Kalau SKB belum, artinya untuk PPPK lebih nahas lagi. Mereka sudah tes dinyatakan lolos, 2019 belum diangkat, 2020 ini kayaknya enggak diangkat juga. Ini yang kita dorong,” tandasnya.
Tahun lalu Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, guru atau tenaga pendidik merupakan elemen vital terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas. Atas dasar itu, proses regenerasi guru harus disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan tenaga pendidik. (Lihat videonya: Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)
Dalam pandangannya, rekruitmen adalah sebuah keniscayaan karena untuk memenuhi kekurangan guru yang ada saat ini, kemudian mengganti guru pensiun. Selain itu, penambahan akses pendidikan juga menuntut kebutuhan guru yang tidak sedikit. (Dita Angga/Neneng Zubaidah)
Lihat Juga :
(ysw)
