Synergy Policies Perkuat Jaringan Kerja Sama Antarsekolah, Guru, dan Instansi Pemerintah
loading...
Seorang guru tengah mengajar siswa SMA di Jakarta. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Synergy Policies bertekad untuk bersama-sama memperkuat jaringan kerja sama antar sekolah , guru, dan instansi pemerintah demi meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di Sumatera Utara.
Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas : Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara” Rabu (16/11/2022).
Baca juga: Rp747,041 M Dana BOS Tahap II Sudah Masuk Rekening Madrasah, Ini Syarat Pencairan
Komitmen ini dirumuskan melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Diskusi Publik Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas di Provinsi Sumatera Utara yaitu:
1) Mendorong terbentuknya regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka.
2) Meningkatkan penggunaan Rapor Pendidikan sebagai acuan perencanaan penggunaan dana pendidikan.
3) Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi untuk pendidikan.
Baca juga: Nama-nama Jurusan Kuliah yang Wajib Calon Mahasiswa Ketahui, Jangan Salah Pilih
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, menyimpulkan bahwa para pelaku pendidikan sebenarnya tidak ingin bergerak sendiri-sendiri.
"Justru melalui FGD tersebut mereka saling tukar pikiran mengidentifikasi cara-cara memperkuat kolaborasi untuk mengatasi ragam keterbatasan yang mereka alami selaku pejabat, pengawas, kepala sekolah dan guru dan mencari terobosan-terobosan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sukses,” terangnya.
Salah satu terobosan sederhana yang dilakukan siswa dan guru di Kabupaten Karo misalnya dengan menitipkan HP mereka ke supir angkot untuk bisa mendapatkan sinyal internet, agar pesan-pesan yang masuk ke grup pengajaran bisa diterima.
“Hal ini mereka lakukan karena keterbatasan jaringan internet di lokasi sekolah mereka,” terang Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Laksana Ketaren, S.Pd., M.Pd.
“Bahkan ada guru yang lulus menjadi guru PPPK dengan menggunakan cara tersebut,” tutur Laksana.
Uniknya, lanjut dia, supir angkot yang sering pergi ke kota di mana jaringan internetnya lebih baik dimintai bantuan untuk mengunduh bahan-bahan pelajaran untuk kemudian dibagikan oleh guru kepada para siswa.
Selain terobosan untuk mengatasi kendala pembelajaran, peningkatan sebaran pendidikan berkualitas juga membutuhkan komitmen pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal penggunaan dana pendidikan.
“Dana BOS harus dipergunakan dengan lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si.
“Semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan guru dan kepala sekolah, Bappeda, para pengawas, dinas pendidikan dan DPRD agar satu visi, sama-sama tahu realisasi anggaran pendidikan seperti apa,” imbuh Anderiasta.
Menurutnya, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran guna mendukung program pendidikan seperti pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni sekolah, masyarakat dan mitra pembangunan.
Pelibatan mitra pembangunan dan pihak swasta menurut Ropin Sigalingging, M.Pd., Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, adalah salah satu inovasi untuk mengatasi kendala dunia pendidikan di Sumatra Utara.
“Kami berharap ada peningkatan kerja sama CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk pendidikan berkualitas di sekolah,” terangnya.
Seluruh kesepakatan dari sesi FGD di Provinsi Sumatera Utara ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah perusahaan konsultan yang berlokasi di Jakarta dengan visi mengembangkan sinergi lintas bidang ilmu dan kepentingan demi kebijakan publik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat.
Dibangun oleh kaum profesional berpengalaman di bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi, Synergy Policies melakukan kajian dan evaluasi kebijakan, pelatihan interaktif bagi pengambil kebijakan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2014, mitra-mitra Synergy Policies berskala internasional maupun nasional.
Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh.
Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri mendirikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara. Pada 2018, Tanoto Foundation meluncurkan Program PINTAR untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah.
Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas : Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara” Rabu (16/11/2022).
Baca juga: Rp747,041 M Dana BOS Tahap II Sudah Masuk Rekening Madrasah, Ini Syarat Pencairan
Komitmen ini dirumuskan melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Diskusi Publik Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas di Provinsi Sumatera Utara yaitu:
1) Mendorong terbentuknya regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka.
2) Meningkatkan penggunaan Rapor Pendidikan sebagai acuan perencanaan penggunaan dana pendidikan.
3) Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi untuk pendidikan.
Baca juga: Nama-nama Jurusan Kuliah yang Wajib Calon Mahasiswa Ketahui, Jangan Salah Pilih
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, menyimpulkan bahwa para pelaku pendidikan sebenarnya tidak ingin bergerak sendiri-sendiri.
"Justru melalui FGD tersebut mereka saling tukar pikiran mengidentifikasi cara-cara memperkuat kolaborasi untuk mengatasi ragam keterbatasan yang mereka alami selaku pejabat, pengawas, kepala sekolah dan guru dan mencari terobosan-terobosan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sukses,” terangnya.
Salah satu terobosan sederhana yang dilakukan siswa dan guru di Kabupaten Karo misalnya dengan menitipkan HP mereka ke supir angkot untuk bisa mendapatkan sinyal internet, agar pesan-pesan yang masuk ke grup pengajaran bisa diterima.
“Hal ini mereka lakukan karena keterbatasan jaringan internet di lokasi sekolah mereka,” terang Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Laksana Ketaren, S.Pd., M.Pd.
“Bahkan ada guru yang lulus menjadi guru PPPK dengan menggunakan cara tersebut,” tutur Laksana.
Uniknya, lanjut dia, supir angkot yang sering pergi ke kota di mana jaringan internetnya lebih baik dimintai bantuan untuk mengunduh bahan-bahan pelajaran untuk kemudian dibagikan oleh guru kepada para siswa.
Selain terobosan untuk mengatasi kendala pembelajaran, peningkatan sebaran pendidikan berkualitas juga membutuhkan komitmen pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal penggunaan dana pendidikan.
“Dana BOS harus dipergunakan dengan lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si.
“Semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan guru dan kepala sekolah, Bappeda, para pengawas, dinas pendidikan dan DPRD agar satu visi, sama-sama tahu realisasi anggaran pendidikan seperti apa,” imbuh Anderiasta.
Menurutnya, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran guna mendukung program pendidikan seperti pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni sekolah, masyarakat dan mitra pembangunan.
Pelibatan mitra pembangunan dan pihak swasta menurut Ropin Sigalingging, M.Pd., Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, adalah salah satu inovasi untuk mengatasi kendala dunia pendidikan di Sumatra Utara.
“Kami berharap ada peningkatan kerja sama CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk pendidikan berkualitas di sekolah,” terangnya.
Seluruh kesepakatan dari sesi FGD di Provinsi Sumatera Utara ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah perusahaan konsultan yang berlokasi di Jakarta dengan visi mengembangkan sinergi lintas bidang ilmu dan kepentingan demi kebijakan publik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat.
Dibangun oleh kaum profesional berpengalaman di bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi, Synergy Policies melakukan kajian dan evaluasi kebijakan, pelatihan interaktif bagi pengambil kebijakan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2014, mitra-mitra Synergy Policies berskala internasional maupun nasional.
Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh.
Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri mendirikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara. Pada 2018, Tanoto Foundation meluncurkan Program PINTAR untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah.
(mpw)
Lihat Juga :
