Wakil Ketua MPR: Peningkatan Kualitas Guru Harus Didukung Semua Pihak
Rabu, 23 November 2022 - 21:55 WIB
loading...
A
A
A
"Bagaimana instrumen kebijakan dan aktor pelaksana yang mengeksekusi kebijakan itu bisa mewujudkan satu sistem yang mendorong sektor pendidikan kita?" ujarnya.
Unifah menilai, Kemendikbudristek belum sepenuhnya membenahi sistem pendidikan guru dan tenaga pengajar secara terstruktur dan berkelanjutan.
”Unifah berharap revisi UU Sisdiknas mampu memperbaiki sistem pendidikan yang kita jalani dengan memasukan nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh revisi UU Sisdiknas itu,” paparnya.
Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baedhowi AR berpendapat semua program pendidikan guru yang ada saat ini baik. Namun Baedhowi menilai program tersebut merupakan program yang sulit diimplementasikan. "Infrastruktur sistem pendidikan kita tidak bagus untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik," ujar Baedhowi.
Karena, menurut dia, kita tidak pernah duduk bersama mereview kurikulum untuk menghasilkan guru yang berkualitas. Baedhowi menilai para pemangku kepentingan kurang jernih dalam melihat persoalan pendidikan. Untuk menjawab tantangan saat ini, aspek penguasaan pedagogi para tenaga pengajar harus mendapat porsi lebih besar dari penguasaan teori.
"Perubahan sistem pendidikan guru adalah sebuah keharusan. Guru harus menjadi yang utama, agar kita mampu memproduksi guru dengan baik," pungkasnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Moh. Haerul Amri mengungkapkan untuk menghasilkan guru berkualitas, yang harus diperbaiki adalah infrastruktur pendidikan. Perbaikan infrastruktur pendidikan ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek semata, tetapi juga para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta masyarakat.
”Perbaikan sistem penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga harus diperbaiki untuk mendorong kualitas guru di masa datang,” ucapnya.
Unifah menilai, Kemendikbudristek belum sepenuhnya membenahi sistem pendidikan guru dan tenaga pengajar secara terstruktur dan berkelanjutan.
”Unifah berharap revisi UU Sisdiknas mampu memperbaiki sistem pendidikan yang kita jalani dengan memasukan nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh revisi UU Sisdiknas itu,” paparnya.
Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baedhowi AR berpendapat semua program pendidikan guru yang ada saat ini baik. Namun Baedhowi menilai program tersebut merupakan program yang sulit diimplementasikan. "Infrastruktur sistem pendidikan kita tidak bagus untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik," ujar Baedhowi.
Karena, menurut dia, kita tidak pernah duduk bersama mereview kurikulum untuk menghasilkan guru yang berkualitas. Baedhowi menilai para pemangku kepentingan kurang jernih dalam melihat persoalan pendidikan. Untuk menjawab tantangan saat ini, aspek penguasaan pedagogi para tenaga pengajar harus mendapat porsi lebih besar dari penguasaan teori.
"Perubahan sistem pendidikan guru adalah sebuah keharusan. Guru harus menjadi yang utama, agar kita mampu memproduksi guru dengan baik," pungkasnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Moh. Haerul Amri mengungkapkan untuk menghasilkan guru berkualitas, yang harus diperbaiki adalah infrastruktur pendidikan. Perbaikan infrastruktur pendidikan ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek semata, tetapi juga para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta masyarakat.
”Perbaikan sistem penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga harus diperbaiki untuk mendorong kualitas guru di masa datang,” ucapnya.
(mpw)
Lihat Juga :
