Ratusan Guru dan Pakar Komitmen Kembangkan Potensi Siswa, Ini Tantangannya
Kamis, 01 Desember 2022 - 19:39 WIB
loading...
Seorang guru tengah memberikan pelajaran kepada para siswanya. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komitmen untuk mengembangkan potensi siswa memerlukan dukungan nyata dari semua pemangku kepentingan. Tidak cukup memastikan adanya jumlah guru yang berkompeten, misi mulia ini juga mensyaratkan adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi yang merata, sistem pengawasan yang efektif, serta dukungan regulasi dan komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kalau kita bicara soal pendidikan berkualitas, kita kerap dihadapkan dengan program-program peningkatan akses pendidikan. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Pendidikan berkualitas membutuhkan kecukupan guru, pengawas, dan kepala sekolah yang mumpuni, baik di lingkungan sekolah maupun pergaulan dengan pemerintah maupun mitra-mitra pembangunan," kata Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja saat FGD Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah dan Guru di Riau, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Cek Info Terbaru SNBT, SNBP, dan Ujian Mandiri dari Kemendikbudristek
"Namun, jika kita hanya menunggu sampai program serupa itu menjadi prioritas maka pendidikan berkualitas tidak akan tercapai. Di sinilah perlu kolaborasi dan sinergi dari semua pihak supaya lulusan kita yang tahun ini lebih baik dari tahun lalu," tambahnya.
Selain komitmen untuk membentuk siswa unggul, ada sejumlah isu menarik yang muncul dalam FGD tersebut. Di antaranya: dukungan terhadap peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar siswa dan belum meratanya sebaran jumlah guru.
Mengenai masih kurangnya jumlah guru berkompetensi tinggi, perlu adanya regularisasi pelatihan guru di kabupaten/kota Provinsi Riau. “Para peserta FGD menonjolkan pentingnya para guru dan kepala sekolah saling membagikan cara-cara menumbuhkan potensi siswa yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di sekitarnya,” imbuh Dinna.
Baca juga: Jadi Acuan Penetapan PIP, Ini Info Penting Mengenai DTKS
Berkembangnya forum saling berbagi sesama guru lewat komunitas seperti KKG (Kelompok Kerja Guru) maupun MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) harus terus didorong keberadaannya dan ditularkan ke daerah lain.
“Di sini, keberadaan KKG dan MGMP perlu ditopang oleh dinas, pemda hingga kepala sekolah. Sehingga peran komunitas semakin konkret dalam mendukung peningkatan kualitas para guru," jelas Fakhrurrozi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengungkapkan pentingnya pola pembelajaran yang didukung oleh sistem pembelajaran yang implementatif dan kontekstual. Para guru harus kreatif dalam mengajar agar siswa mengalami, menemukan, dan mengkomunikasikan apa yang mereka lihat dan rasakan.
“Misalnya guru mengajak siswa ke tempat agrowisata atau ke damkar untuk belajar tentang alam atau profesi. Guru sejarah perlu membawa anak didiknya ke museum," ungkap Abdul Jamal.
Jamal merujuk pada pengalamannya ketika berada di Dinas Tenaga Kerja, di mana banyak lulusan ternyata tidak siap bekerja. “Dulu pernah membuat lowongan kerja. Dari 3.000 lowongan hanya terisi 20% saja," jelasnya.
Rata-rata para lulusan tersebut tidak diterima karena kurangnya pendidikan karakter dan keterampilan yang disyaratkan dunia industri. Di sini memang masih terjadi gap link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. “Ini perlu dijembatani dengan lulusan sekolah yang berkualitas dan diperlukan oleh industri," jelasnya.
FGD juga memunculkan tantangan kekurangan pengawas di sejumlah daerah. Misalnya Kabupaten Siak hanya memiliki 8 pengawas yang harus mengawasi 110 sekolah. Ditambah lagi kondisi medan geografis beragam. Selain jauh, ada sekolah yang tempatnya tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai.
“Tidak lama lagi, 3 pengawas akan memasuki usia pensiun. Jadi nanti kami hanya punya 5 pengawas saja,” ungkap Fakhrurrozi. Akibatnya, pengawas hanya difokuskan untuk tiga program, yaitu program satuan pendidikan, tata kelola dan pembelajaran.
Sementara itu, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation mengaku sangat senang dapat mendengarkan sudut pandang dari para pemangku kepentingan di Riau. Dia memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran untuk terwujudnya sebaran pendidikan berkualitas.
“Menteri Pendidikan selalu bilang tentang pentingnya perubahan mindset. Hal ini karena kalau mindset manusianya tidak berubah, apa pun kurikulumnya semua itu hanya akan berakhir di atas meja,” jelasnya.
FGD ini dihadiri oleh 10 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Riau, mulai guru, kepala sekolah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya FGD serupa juga telah dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Jambi. Seluruh kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di Provinsi Riau maupun daerah lainya akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
“Kalau kita bicara soal pendidikan berkualitas, kita kerap dihadapkan dengan program-program peningkatan akses pendidikan. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Pendidikan berkualitas membutuhkan kecukupan guru, pengawas, dan kepala sekolah yang mumpuni, baik di lingkungan sekolah maupun pergaulan dengan pemerintah maupun mitra-mitra pembangunan," kata Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja saat FGD Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah dan Guru di Riau, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Cek Info Terbaru SNBT, SNBP, dan Ujian Mandiri dari Kemendikbudristek
"Namun, jika kita hanya menunggu sampai program serupa itu menjadi prioritas maka pendidikan berkualitas tidak akan tercapai. Di sinilah perlu kolaborasi dan sinergi dari semua pihak supaya lulusan kita yang tahun ini lebih baik dari tahun lalu," tambahnya.
Selain komitmen untuk membentuk siswa unggul, ada sejumlah isu menarik yang muncul dalam FGD tersebut. Di antaranya: dukungan terhadap peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar siswa dan belum meratanya sebaran jumlah guru.
Mengenai masih kurangnya jumlah guru berkompetensi tinggi, perlu adanya regularisasi pelatihan guru di kabupaten/kota Provinsi Riau. “Para peserta FGD menonjolkan pentingnya para guru dan kepala sekolah saling membagikan cara-cara menumbuhkan potensi siswa yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di sekitarnya,” imbuh Dinna.
Baca juga: Jadi Acuan Penetapan PIP, Ini Info Penting Mengenai DTKS
Berkembangnya forum saling berbagi sesama guru lewat komunitas seperti KKG (Kelompok Kerja Guru) maupun MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) harus terus didorong keberadaannya dan ditularkan ke daerah lain.
“Di sini, keberadaan KKG dan MGMP perlu ditopang oleh dinas, pemda hingga kepala sekolah. Sehingga peran komunitas semakin konkret dalam mendukung peningkatan kualitas para guru," jelas Fakhrurrozi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengungkapkan pentingnya pola pembelajaran yang didukung oleh sistem pembelajaran yang implementatif dan kontekstual. Para guru harus kreatif dalam mengajar agar siswa mengalami, menemukan, dan mengkomunikasikan apa yang mereka lihat dan rasakan.
“Misalnya guru mengajak siswa ke tempat agrowisata atau ke damkar untuk belajar tentang alam atau profesi. Guru sejarah perlu membawa anak didiknya ke museum," ungkap Abdul Jamal.
Jamal merujuk pada pengalamannya ketika berada di Dinas Tenaga Kerja, di mana banyak lulusan ternyata tidak siap bekerja. “Dulu pernah membuat lowongan kerja. Dari 3.000 lowongan hanya terisi 20% saja," jelasnya.
Rata-rata para lulusan tersebut tidak diterima karena kurangnya pendidikan karakter dan keterampilan yang disyaratkan dunia industri. Di sini memang masih terjadi gap link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. “Ini perlu dijembatani dengan lulusan sekolah yang berkualitas dan diperlukan oleh industri," jelasnya.
FGD juga memunculkan tantangan kekurangan pengawas di sejumlah daerah. Misalnya Kabupaten Siak hanya memiliki 8 pengawas yang harus mengawasi 110 sekolah. Ditambah lagi kondisi medan geografis beragam. Selain jauh, ada sekolah yang tempatnya tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai.
“Tidak lama lagi, 3 pengawas akan memasuki usia pensiun. Jadi nanti kami hanya punya 5 pengawas saja,” ungkap Fakhrurrozi. Akibatnya, pengawas hanya difokuskan untuk tiga program, yaitu program satuan pendidikan, tata kelola dan pembelajaran.
Sementara itu, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation mengaku sangat senang dapat mendengarkan sudut pandang dari para pemangku kepentingan di Riau. Dia memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran untuk terwujudnya sebaran pendidikan berkualitas.
“Menteri Pendidikan selalu bilang tentang pentingnya perubahan mindset. Hal ini karena kalau mindset manusianya tidak berubah, apa pun kurikulumnya semua itu hanya akan berakhir di atas meja,” jelasnya.
FGD ini dihadiri oleh 10 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Riau, mulai guru, kepala sekolah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya FGD serupa juga telah dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Jambi. Seluruh kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di Provinsi Riau maupun daerah lainya akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
(mpw)
Lihat Juga :
