Wakil Sekjen MUI Nilai Kualitas Pendidikan Indonesia Alami Penurunan
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:27 WIB
loading...
Wakil Sekjen MUI Najamuddin Ramli menganggap Mendikbud Nadiem Makarim belum mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekjen MUI Najamuddin Ramli menganggap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tangan dingin Nadiem saat mengelola Go Jek yang mampu meraih keuntungan 10 kali lipat dari laba yang didapat Garuda Indonesia ternyata tidak jadi kenyataan saat memimpin Kemendikbud.
“Mungkin Pak Jokowi terhinoptis dengan keberhasilan Mendikbud pada saat mengelola Go Jek dengan keuntungan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi saat diangkat menjadi Mendikbud, sejak Oktober 2019 hingga detik ini, yang ada hanya slogan-slogan,” beber Najamuddin Ramli saat menjadi salah satu penanggap dalam webinar yang diadakan Pustakapedia.
Webinar bertema, “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?” menghadirkan Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo, Pakar Pendidikan Doni Koesoema A, dan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Editor in Chief Pustakapedia David Krisna Alka dan moderator Andriansyah Syihabuddin. (Baca juga: Guru Penggerak, Saatnya Bergerak untuk Dunia Pendidikan Indonesia)
Najamuddin juga menyinggung hal paling menyakitkan yang dilakukan Kemendikbud saat berencana menghilangkan pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, seharusnya Mendikbud memahami UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, yang berakar pada kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perubahan zaman.
“Dari definisi pendidikan nasional ini seharusnya tidak boleh mengotak-atik pendidikan agama. Setelah direspons oleh masyarakat, tiba-tiba Kabalitbang mengatakan hal itu tidak pernah ada. Jadi, kebohongan-kebohongan publik seperti ini tidak boleh terjadi,” katanya. (Baca juga: Tepis PJJ Permanen, Kemendikbud Sediakan Platform Teknologi Belajar)
Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Nadiem juga turut dikritik Najamuddin. Dia berpendapat program ini sebenarsnya program lama, sudah dilakukan sekitar 30-40 tahun lalu. Merdeka belajar telah dikenalkan menteri-menteri pendidikan sebelumnya. Dia merupakan bagian dari sistem andragogi pendidikan orang dewasa sebagai lawan dari pedagogi pengajaran kepada anak kecil.
Karena itu, Najamuddin mempertanyakan alasan yang masuk akal jika Nadiem masih akan dipertahankan sebagai Mendikbud. ”Patut dipertanyakan, apakah masih layak dipertahankan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dengan tidak ada prestasi, malahan menurunkan kualitas pendidikan saat ini. Pendidikan kita sudah bagus pada masa Menteri Bambang Sudibyo, dilanjutkan oleh Muhammad Nuh, Anies Baswedan, Muhajir Effendy, yang telah menemukan titik terang,” katanya lagi. (Baca juga: Kemendikbud Diminta Transparan dan Akuntabel Terkait Digital Asing)
Menurut Najamuddin Ramli, jika ada figur menteri yang tidak menguasai pendidikan dan tidak berpengalaman mengelola pendidikan, maka akan tamat pendidikan Indonesia. Padahal Kemedikbud adalah kementerian besar yang menjadi andalan utama bangsa ini dalam membangun sumber daya manusia.
“Kalau dikendalikan oleh nahkoda yang biasa-biasa saja, yang tidak punya pengalaman dalam pendidikan, tidak mengerti filosofi pendidikan, tidak mengerti empirik posisi yuridis pendidikan, dan tidak mengerti apa tujuan pendidikan, yakni membangun manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia, terampil dan adaptif dengan tuntutan zaman maka tamatlah riwayat pendidikan kita,” katanya panjang lebar.
Dia juga menilai pendidikan Indonesia, terutama ketika menghadapi pandemi Covid-19, semakin turun kualitasnya karena tidak ada tatap muka. Banyak guru yang tidak meguasai alat-alat digital. Mungkin karena tidak punya alat kelengkapannya lantaran pendapatannya pun pas-pasan. Bahkan banyak yang habis bulan harus berutang. Tidak mencukupi kalau harus membeli ponsel baru, laptop, atau membiayai pengadaan jaringan internet.
Najamuddin mengatakan, Kemendikbud adalah harapan bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas. Kalau bangsa ini tidak cerdas maka bangsa ini akan melempem dan tidak pernah bangkit dan juara di antara negara-negara lain, terutama berhadapan dengan negara-negara tetangga.
Prestasi pendidikan Indonesia di antara negara Asia Tenggara memang tidak menggembirakan. Ranking Indonesia saat ini mungkin berada di peringkat terakhir dari 10 negara. Indonesia memang masih di atas Timor Leste. Akan tetapi, Indonesia sudah di bawah Vietnam, mungkin juga Laos, Kamboja, Filipina, negeri-negeri yang awalnya mengikuti Indonesia.
“Presiden Jokowi harus melihat, kalau prestasi menterinya tidak becus maka secepatnya harus diganti dengan orang yang memiliki pengalaman dan punya kualifikasi menjadi pemimpin di Kemendikbud. Mudah-mudahan sisa tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi mampu melakukan recovery pendidikan yang pekerjaan rumahnya segudang,” katanya.
“Mungkin Pak Jokowi terhinoptis dengan keberhasilan Mendikbud pada saat mengelola Go Jek dengan keuntungan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi saat diangkat menjadi Mendikbud, sejak Oktober 2019 hingga detik ini, yang ada hanya slogan-slogan,” beber Najamuddin Ramli saat menjadi salah satu penanggap dalam webinar yang diadakan Pustakapedia.
Webinar bertema, “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?” menghadirkan Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo, Pakar Pendidikan Doni Koesoema A, dan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Editor in Chief Pustakapedia David Krisna Alka dan moderator Andriansyah Syihabuddin. (Baca juga: Guru Penggerak, Saatnya Bergerak untuk Dunia Pendidikan Indonesia)
Najamuddin juga menyinggung hal paling menyakitkan yang dilakukan Kemendikbud saat berencana menghilangkan pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, seharusnya Mendikbud memahami UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, yang berakar pada kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perubahan zaman.
“Dari definisi pendidikan nasional ini seharusnya tidak boleh mengotak-atik pendidikan agama. Setelah direspons oleh masyarakat, tiba-tiba Kabalitbang mengatakan hal itu tidak pernah ada. Jadi, kebohongan-kebohongan publik seperti ini tidak boleh terjadi,” katanya. (Baca juga: Tepis PJJ Permanen, Kemendikbud Sediakan Platform Teknologi Belajar)
Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Nadiem juga turut dikritik Najamuddin. Dia berpendapat program ini sebenarsnya program lama, sudah dilakukan sekitar 30-40 tahun lalu. Merdeka belajar telah dikenalkan menteri-menteri pendidikan sebelumnya. Dia merupakan bagian dari sistem andragogi pendidikan orang dewasa sebagai lawan dari pedagogi pengajaran kepada anak kecil.
Karena itu, Najamuddin mempertanyakan alasan yang masuk akal jika Nadiem masih akan dipertahankan sebagai Mendikbud. ”Patut dipertanyakan, apakah masih layak dipertahankan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dengan tidak ada prestasi, malahan menurunkan kualitas pendidikan saat ini. Pendidikan kita sudah bagus pada masa Menteri Bambang Sudibyo, dilanjutkan oleh Muhammad Nuh, Anies Baswedan, Muhajir Effendy, yang telah menemukan titik terang,” katanya lagi. (Baca juga: Kemendikbud Diminta Transparan dan Akuntabel Terkait Digital Asing)
Menurut Najamuddin Ramli, jika ada figur menteri yang tidak menguasai pendidikan dan tidak berpengalaman mengelola pendidikan, maka akan tamat pendidikan Indonesia. Padahal Kemedikbud adalah kementerian besar yang menjadi andalan utama bangsa ini dalam membangun sumber daya manusia.
“Kalau dikendalikan oleh nahkoda yang biasa-biasa saja, yang tidak punya pengalaman dalam pendidikan, tidak mengerti filosofi pendidikan, tidak mengerti empirik posisi yuridis pendidikan, dan tidak mengerti apa tujuan pendidikan, yakni membangun manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia, terampil dan adaptif dengan tuntutan zaman maka tamatlah riwayat pendidikan kita,” katanya panjang lebar.
Dia juga menilai pendidikan Indonesia, terutama ketika menghadapi pandemi Covid-19, semakin turun kualitasnya karena tidak ada tatap muka. Banyak guru yang tidak meguasai alat-alat digital. Mungkin karena tidak punya alat kelengkapannya lantaran pendapatannya pun pas-pasan. Bahkan banyak yang habis bulan harus berutang. Tidak mencukupi kalau harus membeli ponsel baru, laptop, atau membiayai pengadaan jaringan internet.
Najamuddin mengatakan, Kemendikbud adalah harapan bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas. Kalau bangsa ini tidak cerdas maka bangsa ini akan melempem dan tidak pernah bangkit dan juara di antara negara-negara lain, terutama berhadapan dengan negara-negara tetangga.
Prestasi pendidikan Indonesia di antara negara Asia Tenggara memang tidak menggembirakan. Ranking Indonesia saat ini mungkin berada di peringkat terakhir dari 10 negara. Indonesia memang masih di atas Timor Leste. Akan tetapi, Indonesia sudah di bawah Vietnam, mungkin juga Laos, Kamboja, Filipina, negeri-negeri yang awalnya mengikuti Indonesia.
“Presiden Jokowi harus melihat, kalau prestasi menterinya tidak becus maka secepatnya harus diganti dengan orang yang memiliki pengalaman dan punya kualifikasi menjadi pemimpin di Kemendikbud. Mudah-mudahan sisa tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi mampu melakukan recovery pendidikan yang pekerjaan rumahnya segudang,” katanya.
(cip)
