Tak Libatkan Pemda, BSNP: Pendidikan Jarak Jauh Mendikbud Amburadul
loading...
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema A. menilai, Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim amburadul. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gaya komunikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapatkan kritik pemerhati pendidikan Doni Koesoema A. Selama ini Nadiem dianggap hanya mau mendengarkan masukan dari segelintir orang yang diangkatnya sendiri. Padahal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia perlu mendegarkan masukan dari para stake holders pendidikan yang tersebar di berbagai lembaga.
Doni Koesoema A, yang juga anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menilai Nadiem terlalu eksklusif dalam membuat kebijakan sejak menjabat Mendikbud. Nadiem dianggap belum terbuka dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan pendidikan.“Salah satunya dengan pemerintah daerah. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak sinkron antara peraturan yang dikeluarkan pusat dengan implementasinya di daerah,” kata Doni dalam Webinar yang dihelat Pustakapedia pada Selasa, 7 Juli 2020. (Baca juga: Mendikbud Diminta Pedomani Prinsip Tut Wuri Handayani)
Webinar tersebut mengambil tema “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?”. Selain Doni Koesoema A, hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut adalah Guru Besar Universitas gajah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo dan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Webinar dipantik oleh Editor in Chief Pustakapedia David Krisna Alka, dan dipandu oleh editor senior Andriansyah Syihabuddin. (Baca juga: Mendikbud: Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Akan Dipermanenkan)
Doni mengatakan, Mendkibud seharusnya mendengarkan banyak pihak. Hal itu karena program-program di Kemendikbud tidak cukup hanya ditangani tim di Kemendikbud. Keengganan Nadiem membuka komunikasi dengan pihak lain membuat program Kemendikbud tidak dapat berjalan maksimal. “Karena saat ini saja terbukti, implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan Nadiem seperti pembejalaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini belum diimplementasikan dengan baik. PJJ dan lain lain masih amburadul,” ujarnya.
Menurut Doni, ke depan Nadiem perlu membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Apalagi kebijakan pendidikan sangatlah strategis yang tidak akan sanggup ditanggung Kemendikbud sendirian. “Sebenarnya itu bisa didialogkan, perlu keterbukaan. Pendidikan urusan bangsa, enggak bisa sendiri-sendiri. Jadi tetap perlu kerja sama dengan orang-orang yang relevan, lembaga-lembaga yang relevan, akademisi, dan lain-lain,” katanya.
Doni Koesoema A, yang juga anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menilai Nadiem terlalu eksklusif dalam membuat kebijakan sejak menjabat Mendikbud. Nadiem dianggap belum terbuka dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan pendidikan.“Salah satunya dengan pemerintah daerah. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak sinkron antara peraturan yang dikeluarkan pusat dengan implementasinya di daerah,” kata Doni dalam Webinar yang dihelat Pustakapedia pada Selasa, 7 Juli 2020. (Baca juga: Mendikbud Diminta Pedomani Prinsip Tut Wuri Handayani)
Webinar tersebut mengambil tema “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?”. Selain Doni Koesoema A, hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut adalah Guru Besar Universitas gajah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo dan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Webinar dipantik oleh Editor in Chief Pustakapedia David Krisna Alka, dan dipandu oleh editor senior Andriansyah Syihabuddin. (Baca juga: Mendikbud: Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Akan Dipermanenkan)
Doni mengatakan, Mendkibud seharusnya mendengarkan banyak pihak. Hal itu karena program-program di Kemendikbud tidak cukup hanya ditangani tim di Kemendikbud. Keengganan Nadiem membuka komunikasi dengan pihak lain membuat program Kemendikbud tidak dapat berjalan maksimal. “Karena saat ini saja terbukti, implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan Nadiem seperti pembejalaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini belum diimplementasikan dengan baik. PJJ dan lain lain masih amburadul,” ujarnya.
Menurut Doni, ke depan Nadiem perlu membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Apalagi kebijakan pendidikan sangatlah strategis yang tidak akan sanggup ditanggung Kemendikbud sendirian. “Sebenarnya itu bisa didialogkan, perlu keterbukaan. Pendidikan urusan bangsa, enggak bisa sendiri-sendiri. Jadi tetap perlu kerja sama dengan orang-orang yang relevan, lembaga-lembaga yang relevan, akademisi, dan lain-lain,” katanya.
(cip)
