UNS Jadi Kampus Pertama untuk Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Surakarta menjadi kampus yang pertama berpartisipasi dalam Dukcapil Goes to Campus. Program ini merupakan program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang memberikan prioritas layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Target program ini adalah sivitas akademika UNS, terutama yang ber-KTP Solo Raya. Dukcapil Goes to Campus berlangsung di Ballroom Lantai 3 Gedung Ki Hadjar Dewantara selama tiga hari, yakni 12 – 14 Desember 2022. Selama dua hari pertama, program ini menargetkan pembuatan IKD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UNS di semua unit.

Baca juga: 25 Kampus Terbaik di Indonesia Versi UI GreenMetric World University Rankings 2022

Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho mengapresiasi dan berterima kasih atas Dukcapil Goes to Campus yang terlaksana dengan baik di UNS. Dia menyampaikan, keberhasilan kegiatan ini berawal dari usulan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah yang menargetkan UNS sebagai pilot project pembuatan IKD di lingkungan perguruan tinggi.

Usulan tersebut pun disanggupi Prof. Jamal beberapa hari sebelum kegiatan terlaksana. “UNS jadi kampus pertama untuk dijadikan pilot project pembuatan Identitas Kependudukan Digital ini,” ujar Prof. Jamal, dikutip dari laman UNS, Rabu (14/12/2022).

Andil Prof. Zudan dalam pengembangan UNS memang tidak diragukan. Sebelumnya, dia menginisiasi lahirnya Program Studi (Prodi) D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil di Fakultas Hukum (FH) yang kini telah menjadi bagian dari Sekolah Vokasi UNS.

Baca juga: LLDIKTI Serahkan Bantuan Rp5 Miliar ke Sekolah dan Kampus Terdampak Gempa Cianjur

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan, Dukcapil Goes to Campus merupakan aktivitas kolaborasi yang menghasilkan energi besar. Hal tersebut terbukti dari keikutsertaan lebih dari 1.000 orang sivitas akademika UNS dalam pembuatan IKD pada dua hari pelaksanaan program.

“IKD merupakan satu tingkatan yang kita kelola lebih tinggi dari KTP elektronik. Biaya pembuatannya bisa sangat turun 90 persen. Kedua, lebih praktik. Jadi tidak perlu dicetak,” terang Prof. Zudan.

Lebih lanjut, Prof. Zudan turut berterima kasih kepada sivitas akademika UNS atas partisipasi besar yang diberikan. Dia berharap sinergi yang terjalin dengan UNS dapat terus berlanjut. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Begitu pula dengan kampus.

“Kekuatan kita adalah ketika bersama-sama. Kami di Dukcapil memiliki pendekatan customer based oriented. Kita memiliki satu pemahaman bahwa negara harus turun dari posisi sebagai birokrat menjadi produsen,” tambahnya.