Rektor PTN Impor Harus Punya Aspek Keindonesiaan
Sabtu, 04 Juni 2016 - 05:09 WIB
Rektor PTN Impor Harus Punya Aspek Keindonesiaan
A
A
A
SOLO - Rencana pemerintah merekrut tenaga asing sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditanggapi positif Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Ravik Karsidi. Meski demikian, kandidat yang dipilih harus memenuhi kualifikasi dan tetap mempertahankan indentitas Indonesia.
“Dengan kondisi yang semakin terbuka, ke depan siapa saja boleh, termasuk apakah dari luar negeri,” ujar Ravik kepada SINDO, Jumat (3/6/2016) malam.
Namun demikian, calon dari luar negeri harus memenuhi persyaratan. Pemerintah juga harus membuat norma-norma pengendali terkait hal itu.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan status PTN yang terbagi tiga. Yakni PTN Satker (Satuan Kerja), PTN BLU (Badan Layanan Umum), dan PTN Berbadan Hukum (PTNBH). "PTNBH yang mandiri di dalam nya memiliki tata kelola yang lebih baik," ucap dia.
Seperti Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI), saat menjaring calon rektor tidak dibatasi. Namun demikian, ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk aspek keindonesiaan. Sebab tak dipungkiri, keberadaan rektor dari tenaga asing akan memunculkan kekhawatiran tentang hilangnya aspek keindonesiaan.
Dirinya juga tidak keberatan rencana Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) yang akan menempatkan rektor asing dalam fungsi manajemen dengan orientasi internasional. “Kalau punya visi-misi silakan, monggo,” tandasnya.
Namun harapannya, rektor asing tidak sekadar asal pungut dan ditaruh sesuai keinginan pemerintah. Namun demikian, harus ada regulasi yang mengaturnya.
"Calon harus memiliki persepsi dan pandangan terhadap aspek keindonesiaan. Jangan sampai akibat PTN dipegang orang luar negeri, identitas sebagai orang Indonesia menjadi hilang," tutupnya.
“Dengan kondisi yang semakin terbuka, ke depan siapa saja boleh, termasuk apakah dari luar negeri,” ujar Ravik kepada SINDO, Jumat (3/6/2016) malam.
Namun demikian, calon dari luar negeri harus memenuhi persyaratan. Pemerintah juga harus membuat norma-norma pengendali terkait hal itu.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan status PTN yang terbagi tiga. Yakni PTN Satker (Satuan Kerja), PTN BLU (Badan Layanan Umum), dan PTN Berbadan Hukum (PTNBH). "PTNBH yang mandiri di dalam nya memiliki tata kelola yang lebih baik," ucap dia.
Seperti Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI), saat menjaring calon rektor tidak dibatasi. Namun demikian, ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk aspek keindonesiaan. Sebab tak dipungkiri, keberadaan rektor dari tenaga asing akan memunculkan kekhawatiran tentang hilangnya aspek keindonesiaan.
Dirinya juga tidak keberatan rencana Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) yang akan menempatkan rektor asing dalam fungsi manajemen dengan orientasi internasional. “Kalau punya visi-misi silakan, monggo,” tandasnya.
Namun harapannya, rektor asing tidak sekadar asal pungut dan ditaruh sesuai keinginan pemerintah. Namun demikian, harus ada regulasi yang mengaturnya.
"Calon harus memiliki persepsi dan pandangan terhadap aspek keindonesiaan. Jangan sampai akibat PTN dipegang orang luar negeri, identitas sebagai orang Indonesia menjadi hilang," tutupnya.
(kri)
