Impor Rektor Dikhawatirkan Akan Ada Penyusupan Ideologi
Sabtu, 04 Juni 2016 - 11:17 WIB
Impor Rektor Dikhawatirkan Akan Ada Penyusupan Ideologi
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekditki) mendatangkan Warga Negara Asing (WNA) alias mengimpor orang asing menjadi Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terus menuai polemik.
Salah satunya datang dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Menurut Sekjen MRPTNI, Usman Rianse, rencananya tersebut dinilai sangat riskan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya menyangkut karakter kebangsaan.
"Sangat riskan, kalau tidak hati-hati karena bisa terjadi penyusupan idiologi dan memicu penurunan jati diri anak bangsa," tutur Usman saat dihubungi Sindonews, Sabtu (4/6/2016).
Usman menjelaskan, diakuinya keinginan pemerintah mengimpor rektor dari luar dianggap menjadi tantangan sendiri terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkup dunia pendidikan tinggi.
Namun ia menilai seharusnya pemerintah cukup memaksimalkan SDM yang sudah ada. "FRI (Forum Rektor Indonesia) dan MRPTNI perlu mendorong agar dibuat regulasi yang tidak merugikan PTN," ujar anggota Dewan Pertimbangan FRI ini.
Usman berharap, wacana pemerintah mengimpor Rektor berkewarganegaan asing bukan muncul dari eksternal universitas. Namun, wacana itu semata-mata murni kepentingan pendidikan di level perguruan tinggi.
"Maksudnya diprioritaskan SDM Indonesia," tegas mantan Ketua Umum FRI yang juga Pengajar di Universitas Haleuleo Sulawesi Tengah ini.
Salah satunya datang dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Menurut Sekjen MRPTNI, Usman Rianse, rencananya tersebut dinilai sangat riskan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya menyangkut karakter kebangsaan.
"Sangat riskan, kalau tidak hati-hati karena bisa terjadi penyusupan idiologi dan memicu penurunan jati diri anak bangsa," tutur Usman saat dihubungi Sindonews, Sabtu (4/6/2016).
Usman menjelaskan, diakuinya keinginan pemerintah mengimpor rektor dari luar dianggap menjadi tantangan sendiri terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkup dunia pendidikan tinggi.
Namun ia menilai seharusnya pemerintah cukup memaksimalkan SDM yang sudah ada. "FRI (Forum Rektor Indonesia) dan MRPTNI perlu mendorong agar dibuat regulasi yang tidak merugikan PTN," ujar anggota Dewan Pertimbangan FRI ini.
Usman berharap, wacana pemerintah mengimpor Rektor berkewarganegaan asing bukan muncul dari eksternal universitas. Namun, wacana itu semata-mata murni kepentingan pendidikan di level perguruan tinggi.
"Maksudnya diprioritaskan SDM Indonesia," tegas mantan Ketua Umum FRI yang juga Pengajar di Universitas Haleuleo Sulawesi Tengah ini.
(ysw)
