PDIP Tolak Rencana Pemerintah Rekrut Asing Jadi Rektor PTN
Senin, 06 Juni 2016 - 17:57 WIB
PDIP Tolak Rencana Pemerintah Rekrut Asing Jadi Rektor PTN
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah merekrut warga negara asing (WNA) menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) terus mendapat penolakan dari kalangan DPR.
Anggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati berpendapat, wacana itu tidak boleh menjadi rumusan sebagai strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi Tanah Air. Kata dia, yang perlu dipersiapkan adalah kebijakan negara dengan memberikan akses beasiswa dan akses infrastruktur yang mampu menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Sekaligus, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, bagaimana upaya untuk peningkatan dan perbaikan tata kelola pendidikan tinggi serta peningkatan kesejahteraan para pendidiknya.
"Ini sebagai cerminan bahwa kita benar-benar ingin berdaulat dalam membentuk karakter pendidikan tinggi kita," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).
Maka itu, dia menjelaskan, sebagai bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar serta sumber daya alam yang berlebih, kiranya dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas perguruan tinggi perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat ideologis dan menghindari campur tangan asing dalam mendesain karakter perguruan tinggi, khususnya SDM nya.
"Political will negara lah yang harus disiapkan dengan kebijakan-kebijakan yang tentu lebih memberdayakan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, bukan memberdayakan sumber daya manusia asing, sekali lagi dengan berpegang teguh pada prinsip Trisakti Bung Karno kita harus berani mengambil keputusan tanpa intervensi asing," ucapnya.
Anggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati berpendapat, wacana itu tidak boleh menjadi rumusan sebagai strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi Tanah Air. Kata dia, yang perlu dipersiapkan adalah kebijakan negara dengan memberikan akses beasiswa dan akses infrastruktur yang mampu menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Sekaligus, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, bagaimana upaya untuk peningkatan dan perbaikan tata kelola pendidikan tinggi serta peningkatan kesejahteraan para pendidiknya.
"Ini sebagai cerminan bahwa kita benar-benar ingin berdaulat dalam membentuk karakter pendidikan tinggi kita," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).
Maka itu, dia menjelaskan, sebagai bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar serta sumber daya alam yang berlebih, kiranya dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas perguruan tinggi perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat ideologis dan menghindari campur tangan asing dalam mendesain karakter perguruan tinggi, khususnya SDM nya.
"Political will negara lah yang harus disiapkan dengan kebijakan-kebijakan yang tentu lebih memberdayakan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, bukan memberdayakan sumber daya manusia asing, sekali lagi dengan berpegang teguh pada prinsip Trisakti Bung Karno kita harus berani mengambil keputusan tanpa intervensi asing," ucapnya.
(kri)
