Pemerintah Tak Kompak Soal Moratorium UN
Senin, 12 Desember 2016 - 17:07 WIB
Pemerintah Tak Kompak Soal Moratorium UN
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak kompak. Salah satu indikasinya, Pemerintahan Jokowi-JK tidak satu suara dalam menyikapi moratorium Ujian Nasional (UN).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti mengaskan sikapnya sebagai organisasi profesi guru yang getol menyuarakan penolakan UN sebagai penentu kelulusan siswa dan kosisten membuka posko pengaduan UN sejak 2011-2016. Maka itu dirinya sangat menyayangkan pernyataan JK yang menolak moratorium UN.
"Padahal Presiden Jokowi belum memutuskan demikian (apakah ditolak atau diterima moratorium UN) dan baru menggelar ratas pada minggu depan," ujar Retno melalui keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Senin (12/12/2016).
Menurutnya sikap JK tidak sejalan dengan semangat FSGI yang sejak awal menolak nilai kelulusan siswa ditentukan melalui UN. Sikap JK, kata dia juga tidak sejalan dengan Komisi X DPR yang mayoritas mendukung moratorium UN. (Baca: Penjelasan Mendikbud Terkait Moratorium Ujian Nasional)
"Secara pedagogis UN membuat pembelajaran dan pengajaran menjadi kering, kebijakan penilaian pendidikan sebaiknya diserahkan guru dan sekolah," ucapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti mengaskan sikapnya sebagai organisasi profesi guru yang getol menyuarakan penolakan UN sebagai penentu kelulusan siswa dan kosisten membuka posko pengaduan UN sejak 2011-2016. Maka itu dirinya sangat menyayangkan pernyataan JK yang menolak moratorium UN.
"Padahal Presiden Jokowi belum memutuskan demikian (apakah ditolak atau diterima moratorium UN) dan baru menggelar ratas pada minggu depan," ujar Retno melalui keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Senin (12/12/2016).
Menurutnya sikap JK tidak sejalan dengan semangat FSGI yang sejak awal menolak nilai kelulusan siswa ditentukan melalui UN. Sikap JK, kata dia juga tidak sejalan dengan Komisi X DPR yang mayoritas mendukung moratorium UN. (Baca: Penjelasan Mendikbud Terkait Moratorium Ujian Nasional)
"Secara pedagogis UN membuat pembelajaran dan pengajaran menjadi kering, kebijakan penilaian pendidikan sebaiknya diserahkan guru dan sekolah," ucapnya.
(kur)
