Begini Kata Pengamat Pendidikan Soal Rektor Dipilih Presiden
Jum'at, 02 Juni 2017 - 20:06 WIB
Begini Kata Pengamat Pendidikan Soal Rektor Dipilih Presiden
A
A
A
BANDUNG - Keterlibatan Presiden dalam menentukan pimpinan tertinggi di Perguruan Tinggi (PT), dinilai tidak akan berdampak terhadap hilangnya keragaman. Pasalnya, keragaman dan kampus, merupakan suatu keniscayaan.
Ahli Pendidikan dari UPI, Said Hamid Hasan mengatakan, keragaman mahasiswa dalam berpikir, menjadi salah satu pemicu dari tumbuh kembangnya ilmu di wilayah kampus.
Meskipun rektor dipilih oleh Presiden langsung, maka tidak lantas dengan sendirinya rektor tersebut bisa menghalangi munculnya keragaman berpikir para mahasiswanya. Sebab, Rektor bukan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan sesuatu.
"Saya yakin rencana itu tidak akan menyelesaikan masalah tentang kekhawatiran keragaman pikiran dalam kampus. Keragaman, bukan keseragaman akademik, akan selalu hadir. Karena keragaman pikiran akademik adalah esensi yang menyebabkan ilmu berkembang," kata dia kepada Koran SINDO Jabar, Jumat (2/6/2017).
Di luar itu, dengan berbekal nama Presiden, maka politisasi di lingkungan akan marak. Dengan mangatasnamakan Presiden, pihak-pihak tertentu di kampus akan lebih leluasa untuk mengenyampingkan pihak-pihak lain yang dinilai bisa menghalangi program dari pemilik kuasa di kampus.
"Kekuatan kampus untuk menjadi pewaris budaya dan pengembang budaya bangsa, ilmu, seni dan teknologi akan melemah di bawah ‘ancaman sekelompok orang dengan power tertentu. (orang dengan power ini) Mungkin Rektor, atau pejabat dan bisa kelompok tertentu yang tidak setuju dengan perkembangan yang ada," jelas dia.
"Otonomi Perguruan Tinggi akan semakin berkurang karena kebijakan akademik dibayangi power," lanjut dia.
Status Rektor yang dipilih oleh Presiden juga dinilai bisa ber[potensi menimbulkan gesekan-gesekan dengan Menristekdikti. Kemungkinan tersbeut bisa terjadai ketika para Rektor tdiak sependapat dengan kebijakan dari Menristekdikti.
"Dan akan berdampak negatif bagi dunia pendidikan. Mungkin berdampak positif dari sudut rektor bukan ‘bawahan lagi’ Menristekdikti karena diangkat berdasarkan Kepres. Dan ‘berani’ mengembangkan pikiran inovatif tanpa bayangan kekuasaan kementerian, yang bahkan format silabus pun harus seragam," tandasnya.
Ahli Pendidikan dari UPI, Said Hamid Hasan mengatakan, keragaman mahasiswa dalam berpikir, menjadi salah satu pemicu dari tumbuh kembangnya ilmu di wilayah kampus.
Meskipun rektor dipilih oleh Presiden langsung, maka tidak lantas dengan sendirinya rektor tersebut bisa menghalangi munculnya keragaman berpikir para mahasiswanya. Sebab, Rektor bukan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan sesuatu.
"Saya yakin rencana itu tidak akan menyelesaikan masalah tentang kekhawatiran keragaman pikiran dalam kampus. Keragaman, bukan keseragaman akademik, akan selalu hadir. Karena keragaman pikiran akademik adalah esensi yang menyebabkan ilmu berkembang," kata dia kepada Koran SINDO Jabar, Jumat (2/6/2017).
Di luar itu, dengan berbekal nama Presiden, maka politisasi di lingkungan akan marak. Dengan mangatasnamakan Presiden, pihak-pihak tertentu di kampus akan lebih leluasa untuk mengenyampingkan pihak-pihak lain yang dinilai bisa menghalangi program dari pemilik kuasa di kampus.
"Kekuatan kampus untuk menjadi pewaris budaya dan pengembang budaya bangsa, ilmu, seni dan teknologi akan melemah di bawah ‘ancaman sekelompok orang dengan power tertentu. (orang dengan power ini) Mungkin Rektor, atau pejabat dan bisa kelompok tertentu yang tidak setuju dengan perkembangan yang ada," jelas dia.
"Otonomi Perguruan Tinggi akan semakin berkurang karena kebijakan akademik dibayangi power," lanjut dia.
Status Rektor yang dipilih oleh Presiden juga dinilai bisa ber[potensi menimbulkan gesekan-gesekan dengan Menristekdikti. Kemungkinan tersbeut bisa terjadai ketika para Rektor tdiak sependapat dengan kebijakan dari Menristekdikti.
"Dan akan berdampak negatif bagi dunia pendidikan. Mungkin berdampak positif dari sudut rektor bukan ‘bawahan lagi’ Menristekdikti karena diangkat berdasarkan Kepres. Dan ‘berani’ mengembangkan pikiran inovatif tanpa bayangan kekuasaan kementerian, yang bahkan format silabus pun harus seragam," tandasnya.
(maf)
