Soal Polemik Jam Sekolah, KAMMI Usul Materi Agama Ditambah

JAKARTA - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 menimbulkan prokontra di tengah masyarakat. Perdebatan itu salah satunya menyangkut penambahan jam sekolah menjadi delapan jam setiap hari dari Senin hingga Jumat.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai, kebijakan penambahan jam sekolah dan memadatkan kegiatan belajar adalah bagian dari upaya Menteri Pendidikan agar siswa lebih banyak beraktivitas di sekolah.

"Ijtihad Pak Menteri ini dilakukan agar siswa mudah dipantau. KAMMI menilai ini sesuatu yang positif bagi pelajar," kata Ketua PP KAMMI, Riko P Tanjung kepada SINDONews, Rabu 14 Juni 2017. (Baca juga: Mendikbud Luruskan Kebijakan Sekolah Delapan Jam )

Menurut Riko, ide restorasi pendidikan karakter ini merupakan hal positif. Namun jika ditanggapi berbeda oleh masyarakat, dia menyarankan sebaiknya peraturan ini mulai diterapkan di sekolah yang sudah siap.

"Menurut data Kemendikbud ada 9.830 sekolah yang masuk kategori siap untuk menerapkan peraturan ini. Sedangkan Permen ini akan diberlakukan pada tahun ajaran baru," ucap Riko.

Ketua Adovkasi Kebijakan Publik PP KAMMI Bayu Anggara menganggap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 terobosan yang baik.KAMMI memberikan catatan, konten pendidikan yang ditambahkan mencakup pendidikan akhlak seperti pendidikan agama.

Dengan demikian, kata Bayu, hal ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat akan hilangnya kesempatan anak mengaji agama jika diterapkan full day school. "Sudah banyak sekolah swasta yang menerapkan cara ini, khususnya sekolah Islam. Banyak murid yang sudah sejak SD diajarkan menghafal Alquran, prestasinya juga tidak kalah dengan sekolah negeri," tutur Bayu.

Bayu meminta agenda membangun pendidikan karakter ini tidak mengurangi pelajaran agama di sekolah. Masyarakat khawatir implementasi Permendikbud Nomor 23/2017 akan mengurangi bahkan meniadakan pelajaran agama di sekolah."Agama juga sangat mengatur perihal akhlak," kata Bayu.