PKB Tagih Janji Presiden Jokowi Batalkan Full Day School
Senin, 07 Agustus 2017 - 14:43 WIB
PKB Tagih Janji Presiden Jokowi Batalkan Full Day School
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membatalkan pelaksanaan sekolah lima hari atau full day school (FDS) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, desakan sudah disampaikan kepada presiden dalam beberapa kesempatan pertemuan bahwa aturan sekolah lima hari mengganggu sistem pendidikan yang sudah dibangun oleh masyarakat. “Saya sudah bertemu tiga kali dengan presiden menyampaikan kegelisahan kiai, pengasuh madrasah dan stakeholder bahwa madrasah benar-benar memberikan kontribusi positif dalam membangun karakter anak didik. Dan presiden selalu menyanggupi,” ujar pria yang akrab disapa cak Imin saat membuka Halaqah Kebangsaan 'Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam Membangun Karakter Bangsa' di Jakarta, Senin (7/8/2017).
Menurut Cak Imin, keyakinan bahwa presiden akan membatalkan pelaksanaan FDS juga menguat setelah menggelar pertemuan dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Presiden kembali menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 akan dibatalkan pelaksanaannya.
“Saya optimis akan didengar. Dan apa yang sudah dijalankan oleh Kemendikbud itu saya harap tidak memaksakan diri untuk madrasah-madrasah kita,” tutur cak Imin.
Cak Imin melanjutkan, bahwa sikap PKB bersama warga Nahdliyin tetap tegas menolak penerapan Full Day School demi melindungi sekolah madrasah diniyah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
”Warga Nahdliyin menolak keras pemaksaan dan penyeragaman yang akan dilakukan dan dipaksakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan full day school yang tentu akan memberangus sekaligus merusak dan menurunkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad di Tanah Air kita,” pungkasnya.
Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, desakan sudah disampaikan kepada presiden dalam beberapa kesempatan pertemuan bahwa aturan sekolah lima hari mengganggu sistem pendidikan yang sudah dibangun oleh masyarakat. “Saya sudah bertemu tiga kali dengan presiden menyampaikan kegelisahan kiai, pengasuh madrasah dan stakeholder bahwa madrasah benar-benar memberikan kontribusi positif dalam membangun karakter anak didik. Dan presiden selalu menyanggupi,” ujar pria yang akrab disapa cak Imin saat membuka Halaqah Kebangsaan 'Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam Membangun Karakter Bangsa' di Jakarta, Senin (7/8/2017).
Menurut Cak Imin, keyakinan bahwa presiden akan membatalkan pelaksanaan FDS juga menguat setelah menggelar pertemuan dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Presiden kembali menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 akan dibatalkan pelaksanaannya.
“Saya optimis akan didengar. Dan apa yang sudah dijalankan oleh Kemendikbud itu saya harap tidak memaksakan diri untuk madrasah-madrasah kita,” tutur cak Imin.
Cak Imin melanjutkan, bahwa sikap PKB bersama warga Nahdliyin tetap tegas menolak penerapan Full Day School demi melindungi sekolah madrasah diniyah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
”Warga Nahdliyin menolak keras pemaksaan dan penyeragaman yang akan dilakukan dan dipaksakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan full day school yang tentu akan memberangus sekaligus merusak dan menurunkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad di Tanah Air kita,” pungkasnya.
(kri)
