Penolakan Full Day School karena Menyita Waktu Belajar Siswa

JAKARTA - Kritik disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas kebijakan penyelenggaraan sekolah lima hari atau full day school (FDS) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut kebijakan ini sangat tidak masuk akal dan lebih buruk dari pemerintahan penjajah Belanda tempo dulu.

“Belanda saja, kalau mengambil kebijakan, dianalisis dulu jangan sampai kebijakan itu tidak produktif bagi apa yang menjadi tujuan mereka,” ujar pria yang akrab disapa cak Imin saat membuka Halaqah Kebangsaan 'Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam Membangun Karakter Bangsa' di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Cak Imin kembali menegaskan bahwa penolakan atas FDS karena sistem sekolah hingga sore hari ini menyita waktu belajar siswa, khususnya di sekolah pesantren maupun madrasah diniyah yang selama ini telah menjalankan pendidikan tambahan. Dia juga berpadangan dengan sistemnya tersebut, anak didik yang mengenyam pendidikan terbentuk karakter kebangsaannya.

“Pemerintah seharusnya mensupport, memodernisasi, memodifikasi, yang sebaik baiknya kepada guru diniyah kita,” tutur Cak Imin.

Meski demikian, mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi ini meyakini ada itikad baik pemerintah untuk mencapai Nawacita yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahwa pembentukan karakter bangsa harus dilakukan salah satunya melalui pendidikan.

“Tetapi kalau kebijakan dan strateginya salah dalam memilih dan memilah kemampuan, potensi, sumber daya yang justru mengakar di masyarakat akan sangat berdampak kepada apa yang menjadi tujuan niat baik,” tukasnya.