PTN Menolak untuk Kurangi Kuota Mahasiswa Baru
PTN Menolak untuk Kurangi Kuota Mahasiswa Baru
A
A
A
SURABAYA - Keinginan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) untuk membatasi jumlah mahasiswa baru (maba) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sulit terealisasi. Beberapa PTN masih menilai kebutuhan ahli di Indonesia masih dibutuhkan.
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Joni Hermana menuturkan, ITS tetap mempertahankan kuota penerimaan mahasiswa baru (maba) seperti formasi tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, di Indonesia saat ini masih kekurangan sarjana sains dan sarjana teknik.
Joni meyakini, yang dimaksud dengan pengurangan kuota maba adalah mahasiswa dari kelompok program studi (prodi) sosial, politik, budaya, hukum, dan humaniora.
Kondisi itu tercermin dari persentase lulusan prodi tersebut yang mencapai 60% tiap tahunnya. Sementara jumlah lulusan sains dan teknologi hanya berkisar 20% dari total wisudawan perguruan tinggi di Indonesia.
"Kami masih akan tetap mempertahankan jumlah kuota penerimaan maba untuk saat ini, mengingat Indonesia masih memerlukan banyak sarjana sains dan teknik," ujar Joni, Selasa (12/12/2017).
Dia melanjutkan, pengurangan kuota maba PTN tidak akan otomatis meningkatkan jumlah mahasiswa perguran tinggi swasta (PTS).
"Jika dikalkulasi, jumlah PTS di Indonesia saat ini sebanyak 4.300, sementara yang diminta mengurangi kuota maba hanya sekitar 140 PTN. Jumlah tersebut sangatlah tidak sebanding," ungkapnya.
Joni menjelaskan, pendidikan ke jenjang perguruan tinggi merupakan hak setiap siswa di Indonesia. Artinya, para siswa tersebut tidak boleh dipaksa untuk masuk ke perguruan tinggi mana, apalagi dengan kapasitas dosen dan fasilitas yang sangat berbeda.
Melihat hal tersebut, Joni menganggap tidak perlu ada pembatasan maba yang diterima PTN sesuai apa yang diusulkan Aptisi. Terlebih, PTN juga mempunyai standar baku tentang berapa kapasitas mahasiswa yang dapat diterima.
Menurutnya, semua telah dihitung berdasarkan rasio dosen, fasilitas ruang kelas, serta laboratorium dan peralatan. Dia pun memberikan contoh situasi di Tiongkok yang hanya memiliki 2.500 perguruan tinggi.
Padahal, jumlah penduduk negeri Tirai Bambu tersebut mencapai 2 miliar jiwa. Sementara Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta malah mempunyai perguruan tinggi yang mencapai angka lebih dari 4.400.
"Sudah jelas tidak efisien, jadi kita tidak bisa menyalahkan mahasiswa atas kurangnya jumlah penerimaan maba di PTS," tegasnya.
Rencana pengurangan kuota penerimaan maba di PTN ini bermula dari gelaran Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Jakarta, akhir November lalu.
Ketua Umum Aptisi Prof Budi Djatmiko meminta pemerintah mengurangi jumlah penerimaan maba di PTN. Sebab, PTN cukup menerima 3.000 hingga 3.500 mahasiswa strata satu setiap tahunnya.
Kalau itu bisa diterapkan, karanya, pengurangan ini akan menjadikan PTN fokus mengelola mahasiswa strata dua dan strata tiga. Dengan meningkatkan pengelolaan mahasiswa magister dan doktoral tersebut, dia yakin PTN akan jauh lebih siap menjadi institusi berkelas dunia.
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Joni Hermana menuturkan, ITS tetap mempertahankan kuota penerimaan mahasiswa baru (maba) seperti formasi tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, di Indonesia saat ini masih kekurangan sarjana sains dan sarjana teknik.
Joni meyakini, yang dimaksud dengan pengurangan kuota maba adalah mahasiswa dari kelompok program studi (prodi) sosial, politik, budaya, hukum, dan humaniora.
Kondisi itu tercermin dari persentase lulusan prodi tersebut yang mencapai 60% tiap tahunnya. Sementara jumlah lulusan sains dan teknologi hanya berkisar 20% dari total wisudawan perguruan tinggi di Indonesia.
"Kami masih akan tetap mempertahankan jumlah kuota penerimaan maba untuk saat ini, mengingat Indonesia masih memerlukan banyak sarjana sains dan teknik," ujar Joni, Selasa (12/12/2017).
Dia melanjutkan, pengurangan kuota maba PTN tidak akan otomatis meningkatkan jumlah mahasiswa perguran tinggi swasta (PTS).
"Jika dikalkulasi, jumlah PTS di Indonesia saat ini sebanyak 4.300, sementara yang diminta mengurangi kuota maba hanya sekitar 140 PTN. Jumlah tersebut sangatlah tidak sebanding," ungkapnya.
Joni menjelaskan, pendidikan ke jenjang perguruan tinggi merupakan hak setiap siswa di Indonesia. Artinya, para siswa tersebut tidak boleh dipaksa untuk masuk ke perguruan tinggi mana, apalagi dengan kapasitas dosen dan fasilitas yang sangat berbeda.
Melihat hal tersebut, Joni menganggap tidak perlu ada pembatasan maba yang diterima PTN sesuai apa yang diusulkan Aptisi. Terlebih, PTN juga mempunyai standar baku tentang berapa kapasitas mahasiswa yang dapat diterima.
Menurutnya, semua telah dihitung berdasarkan rasio dosen, fasilitas ruang kelas, serta laboratorium dan peralatan. Dia pun memberikan contoh situasi di Tiongkok yang hanya memiliki 2.500 perguruan tinggi.
Padahal, jumlah penduduk negeri Tirai Bambu tersebut mencapai 2 miliar jiwa. Sementara Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta malah mempunyai perguruan tinggi yang mencapai angka lebih dari 4.400.
"Sudah jelas tidak efisien, jadi kita tidak bisa menyalahkan mahasiswa atas kurangnya jumlah penerimaan maba di PTS," tegasnya.
Rencana pengurangan kuota penerimaan maba di PTN ini bermula dari gelaran Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Jakarta, akhir November lalu.
Ketua Umum Aptisi Prof Budi Djatmiko meminta pemerintah mengurangi jumlah penerimaan maba di PTN. Sebab, PTN cukup menerima 3.000 hingga 3.500 mahasiswa strata satu setiap tahunnya.
Kalau itu bisa diterapkan, karanya, pengurangan ini akan menjadikan PTN fokus mengelola mahasiswa strata dua dan strata tiga. Dengan meningkatkan pengelolaan mahasiswa magister dan doktoral tersebut, dia yakin PTN akan jauh lebih siap menjadi institusi berkelas dunia.
(maf)
Explore More