UNBK Akan Diperluas hingga Daerah Terpencil
UNBK Akan Diperluas hingga Daerah Terpencil
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan memperluas pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), terutama untuk daerah-daerah terpencil. Sebab, hingga kini baru 19 provinsi di seluruh Indonesia yang siap melaksanakan 100% UNBK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, belum seluruh provinsi siap 100% menjalankan UNBK. Karena itu, katanya, pemerintah akan memberikan afirmasi kepada daerah yang belum siap, terutama di daerah terpencil agar seluruh daerah siap 100% menggelar UNBK.
"Tentu saja daerah terpencil itu akan kita beri prioritas untuk tahun depan. Kita berikan bantuan yang dibutuhkan untuk segera memenuhi ketentuan yang memenuhi standar sehingga bisa melakukan UNBK," tandas Muhadjir di Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Menurut dia, afirmasi seharusnya memang diberikan kepada daerah pinggiran. Sebab, permasalahan UNBK di Pulau Jawa sudah dianggap selesai karena mayoritas sudah berjalan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga menyampaikan bahwa daerah yang masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) akan diberi perhatian khusus.
Menurut dia, sebetulnya sekolah di kawasan perbatasan sudah banyak yang menyelenggarakan UNBK. Misalnya saja, tahun lalu ketika dia berkunjung ke Maluku, SMK di sana sebenarnya sudah siap melaksanakan UNBK. "Namun, ada kebijakan dari pemda bahwa semua masih harus UNKP tahun ini. Jadi, tahun ini saya minta semua sekolah yang sudah siap tidak boleh diseragamkan. Kalau memang pemprov akan menetapkan UNKP, supaya siswa yang sudah siap UNBK jangan dilarang," katanya.
Muhadjir menargetkan, tahun depan UNBK akan sudah dijalankan 100% di seluruh Indonesia. Selain melakukan afirmasi terutama di sekolah SMP yang berada di daerah terpencil, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan PT PLN dan Telkomsel untuk mendukung infrastruktur jaringan dan daya listriknya. Sementara untuk pengawasan juga sudah melibatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI.
Sementara itu, pelaksanaan UN 2018 jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga hari terakhir kemarin berjalan lancar. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno saat memantau pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 1 Depok dan SMK Taruna Bhakti Depok mengatakan, hanya ada sedikit kendala yang terjadi dalam pelaksanaan UNBK, yakni listrik padam.
"Tetapi Alhamdulillah, dengan kerja sama yang baik antara kepala dinas, kepala sekolah, dan PLN, kendala tersebut cepat teratasi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UN BK," ujarnya.
Terkait isu kebocoran soal UNBK, Totok menyatakan, hal tersebut tidak ditemukan di lapangan. "Untuk itu, saya berharap para siswa tidak terpengaruh dengan isu-isu kebocoran soal ini karena dalam pelaksanaan UNBK prinsipnya setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda-beda," ujarnya.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengatakan, pelaksanaan UN SMK tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu pelaksanaan UN SMK terdapat uji kompetensi dan ujian teori. Tahun ini, pelaksanaan ujian hanya teori kejuruan. Jadi, 100% teori diukur dari UN. "Untuk kompetensi keahliannya diukur melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ataupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," paparnya.
Dia mencontohkan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Depok. Sekolah tersebut telah bekerja sama dengan DUDI dari PT Astra Internasional Tbk dan Mitsubishi. "Dengan demikian, uji kompetensi dilakukan oleh mereka sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja," ujarnya.
Bambang berharap pelaksanaan UN SMK yang berkualitas dan berintegritas dapat memberikan pengakuan terhadap kualitas siswa SMK dalam dunia usaha dan dunia industri. "Jika pelaksanaan sudah berintegritas dan hasil yang berkualitas, maka pihak dunia usaha dan dunia industri akan mengakui kompetensi lulusan SMK," paparnya.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, pemantauan UN SMK yang dilakukan pihaknya kali ini diperkirakan akan didominasi oleh laporan kendala teknis sebelum dan saat pelaksanaan. Misalnya keterbatasan jumlah komputer sebagaimana terjadi di salah satu sekolah di Bima yang hanya memiliki 5 unit komputer dan ada bantuan dari Dinas Dikbud NTB sebanyak 23 unit. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan keseluruhan sebanyak 63 unit. Kekurangannya kemudian dipenuhi melalui ke r ja sama dengan sekolah terdekat, seperti pinjam ke SMP atau SMA.
FSGI sudah membuka posko pengaduan UNBK sejak pertengahan Maret 2018 dan direncanakan hingga usai UNBK akhir April 2018. Pada tahap persiapan UNBK, FSGI banyak menerima laporan kekurangan sarana prasarana, khususnya komputer client. Beberapa daerah mengatasi kekurangan ini dengan memanfaatkan adanya perbedaan jadwal antarjenjang, seperti Dikbud Provinsi NTB yang berkoordinasi dengan Kemenag dan dikbud kabupaten/kota agar sekolah dapat saling meminjam komputer antarjenjang yang berbeda jadwal UNBK-nya.
"Tentu saja daerah terpencil itu akan kita beri prioritas untuk tahun depan. Kita berikan bantuan yang dibutuhkan untuk segera memenuhi ketentuan yang memenuhi standar sehingga bisa melakukan UNBK," tandas Muhadjir di Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Menurut dia, afirmasi seharusnya memang diberikan kepada daerah pinggiran. Sebab, permasalahan UNBK di Pulau Jawa sudah dianggap selesai karena mayoritas sudah berjalan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga menyampaikan bahwa daerah yang masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) akan diberi perhatian khusus.
Menurut dia, sebetulnya sekolah di kawasan perbatasan sudah banyak yang menyelenggarakan UNBK. Misalnya saja, tahun lalu ketika dia berkunjung ke Maluku, SMK di sana sebenarnya sudah siap melaksanakan UNBK. "Namun, ada kebijakan dari pemda bahwa semua masih harus UNKP tahun ini. Jadi, tahun ini saya minta semua sekolah yang sudah siap tidak boleh diseragamkan. Kalau memang pemprov akan menetapkan UNKP, supaya siswa yang sudah siap UNBK jangan dilarang," katanya.
Muhadjir menargetkan, tahun depan UNBK akan sudah dijalankan 100% di seluruh Indonesia. Selain melakukan afirmasi terutama di sekolah SMP yang berada di daerah terpencil, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan PT PLN dan Telkomsel untuk mendukung infrastruktur jaringan dan daya listriknya. Sementara untuk pengawasan juga sudah melibatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI.
Sementara itu, pelaksanaan UN 2018 jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga hari terakhir kemarin berjalan lancar. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno saat memantau pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 1 Depok dan SMK Taruna Bhakti Depok mengatakan, hanya ada sedikit kendala yang terjadi dalam pelaksanaan UNBK, yakni listrik padam.
"Tetapi Alhamdulillah, dengan kerja sama yang baik antara kepala dinas, kepala sekolah, dan PLN, kendala tersebut cepat teratasi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UN BK," ujarnya.
Terkait isu kebocoran soal UNBK, Totok menyatakan, hal tersebut tidak ditemukan di lapangan. "Untuk itu, saya berharap para siswa tidak terpengaruh dengan isu-isu kebocoran soal ini karena dalam pelaksanaan UNBK prinsipnya setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda-beda," ujarnya.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengatakan, pelaksanaan UN SMK tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu pelaksanaan UN SMK terdapat uji kompetensi dan ujian teori. Tahun ini, pelaksanaan ujian hanya teori kejuruan. Jadi, 100% teori diukur dari UN. "Untuk kompetensi keahliannya diukur melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ataupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," paparnya.
Dia mencontohkan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Depok. Sekolah tersebut telah bekerja sama dengan DUDI dari PT Astra Internasional Tbk dan Mitsubishi. "Dengan demikian, uji kompetensi dilakukan oleh mereka sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja," ujarnya.
Bambang berharap pelaksanaan UN SMK yang berkualitas dan berintegritas dapat memberikan pengakuan terhadap kualitas siswa SMK dalam dunia usaha dan dunia industri. "Jika pelaksanaan sudah berintegritas dan hasil yang berkualitas, maka pihak dunia usaha dan dunia industri akan mengakui kompetensi lulusan SMK," paparnya.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, pemantauan UN SMK yang dilakukan pihaknya kali ini diperkirakan akan didominasi oleh laporan kendala teknis sebelum dan saat pelaksanaan. Misalnya keterbatasan jumlah komputer sebagaimana terjadi di salah satu sekolah di Bima yang hanya memiliki 5 unit komputer dan ada bantuan dari Dinas Dikbud NTB sebanyak 23 unit. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan keseluruhan sebanyak 63 unit. Kekurangannya kemudian dipenuhi melalui ke r ja sama dengan sekolah terdekat, seperti pinjam ke SMP atau SMA.
FSGI sudah membuka posko pengaduan UNBK sejak pertengahan Maret 2018 dan direncanakan hingga usai UNBK akhir April 2018. Pada tahap persiapan UNBK, FSGI banyak menerima laporan kekurangan sarana prasarana, khususnya komputer client. Beberapa daerah mengatasi kekurangan ini dengan memanfaatkan adanya perbedaan jadwal antarjenjang, seperti Dikbud Provinsi NTB yang berkoordinasi dengan Kemenag dan dikbud kabupaten/kota agar sekolah dapat saling meminjam komputer antarjenjang yang berbeda jadwal UNBK-nya.
(amm)
Explore More