Pemerintah Diminta Perhatikan Pendidikan di Sektor Kreatif
Rabu, 02 Mei 2018 - 11:45 WIB
Pemerintah Diminta Perhatikan Pendidikan di Sektor Kreatif
A
A
A
SURABAYA - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk serius memperhatikan pendidikan di sektor kreatif. Karena di sektor ini memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah mengatakan dalam pemajuan sektor ekonomi kreatif di Indonesia harus ditopang dengan pendidikan dan pengetahuan yang memadai. Menurut dia, dengan dasar pendidikan akselerasi di sektor kreatif akan semakin cepat.
"Data riset Ekraf dan BPS tahun 2015 mengungkapkan jumlah pekerja di sektor ekraf didominasi lulusan SMA sebanyak 57,20% dan 36,10% lulusan SMP ke bawah. Hanya 6,7% pekerja di sektor ekraf berpendidikan diploma ke atas," papar Anang di sela-sela reses di Surabaya, Rabu (2/5/2018).
Selain itu, kata Anang, dalam riset tersebut juga terungkap, mayoritas tenaga kerja di sekor ekonomi kreatif didominasi tenaga kerja berjenis 'blue collar' yang terdiri dari tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, tenaga produksi dan pekerja kasar sebesar 92,19%. "Hanya 7,8% pekerja di ekonomi kreatif yang masuk kategori 'white collar' yang merupakan tenaga profesional, teknisi dan tenaga yang sesuai dengan bidangnya," papar Anang.
Musisi asal Jember ini pun mencontohkan persoalan yang terjadi di industri film nasional yang disebut berpotensi mengalami krisis tenaga kerja profesional. Menurut dia, informasi yang diperoleh dari pekerja film selama tahun 2018 ini ditaksir sebanyak 150 produksi film yang setiap film membutuhkan rata-rata 120 tenaga kerja.
"Pekerja film Joko Anwar menyebutkan jika satu bulan terdapat 12 produksi film, maka dibutuhkan 1.400 kru film. Masalahnya, ketersediaan kru film saat ini tidak mencukupi," sebut Anang.
Situasi tersebut, menurut Anang, merupakan salah satu contoh persoalan yang muncul di sektor ekonomi kreatif terkait dengan penguatan SDM. Dia menegaskan pemerintah harus memikirkan penguatan SDM di sektor kreatif jika ingin serius menggarap sektor ini.
"Maka mau tidak mau, pemerintah harus membuat terobosan dengan menggarap secara serius pendidikan di bidang kreatif," tandas Anang.
Selain itu, tambah Anang, sektor pendidikan akan berkorelasi pada kualitas kreatif yang dihasilkan. Ia meyakini, jika investasi pendidikan di sektor kreatif dapat digarap dengan bagus maka perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air akan meningkat.
"Yang perlu dicatat juga, pendidikan sektor kreatif ini juga harus merata di seluruh wilayah Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah," pungkas Anang.
Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah mengatakan dalam pemajuan sektor ekonomi kreatif di Indonesia harus ditopang dengan pendidikan dan pengetahuan yang memadai. Menurut dia, dengan dasar pendidikan akselerasi di sektor kreatif akan semakin cepat.
"Data riset Ekraf dan BPS tahun 2015 mengungkapkan jumlah pekerja di sektor ekraf didominasi lulusan SMA sebanyak 57,20% dan 36,10% lulusan SMP ke bawah. Hanya 6,7% pekerja di sektor ekraf berpendidikan diploma ke atas," papar Anang di sela-sela reses di Surabaya, Rabu (2/5/2018).
Selain itu, kata Anang, dalam riset tersebut juga terungkap, mayoritas tenaga kerja di sekor ekonomi kreatif didominasi tenaga kerja berjenis 'blue collar' yang terdiri dari tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, tenaga produksi dan pekerja kasar sebesar 92,19%. "Hanya 7,8% pekerja di ekonomi kreatif yang masuk kategori 'white collar' yang merupakan tenaga profesional, teknisi dan tenaga yang sesuai dengan bidangnya," papar Anang.
Musisi asal Jember ini pun mencontohkan persoalan yang terjadi di industri film nasional yang disebut berpotensi mengalami krisis tenaga kerja profesional. Menurut dia, informasi yang diperoleh dari pekerja film selama tahun 2018 ini ditaksir sebanyak 150 produksi film yang setiap film membutuhkan rata-rata 120 tenaga kerja.
"Pekerja film Joko Anwar menyebutkan jika satu bulan terdapat 12 produksi film, maka dibutuhkan 1.400 kru film. Masalahnya, ketersediaan kru film saat ini tidak mencukupi," sebut Anang.
Situasi tersebut, menurut Anang, merupakan salah satu contoh persoalan yang muncul di sektor ekonomi kreatif terkait dengan penguatan SDM. Dia menegaskan pemerintah harus memikirkan penguatan SDM di sektor kreatif jika ingin serius menggarap sektor ini.
"Maka mau tidak mau, pemerintah harus membuat terobosan dengan menggarap secara serius pendidikan di bidang kreatif," tandas Anang.
Selain itu, tambah Anang, sektor pendidikan akan berkorelasi pada kualitas kreatif yang dihasilkan. Ia meyakini, jika investasi pendidikan di sektor kreatif dapat digarap dengan bagus maka perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air akan meningkat.
"Yang perlu dicatat juga, pendidikan sektor kreatif ini juga harus merata di seluruh wilayah Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah," pungkas Anang.
(kri)
