PPP Prihatin Marak Pemalsuan SKTM oleh Calon Peserta Didik
Minggu, 08 Juli 2018 - 19:56 WIB
PPP Prihatin Marak Pemalsuan SKTM oleh Calon Peserta Didik
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merasa prihatin terkait pengungkapan sejumlah fakta di lapangan soal pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh calon peserta anak didik.
"Ini sungguh memprihatinkan kita semua. Fakta ini menegaskan soal nilai Pancasila tidak terinternalisasi dengan baik oleh orang tua maupun anak didik," ujar Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi melalui rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (8/7/2018).
Arwani menilai, sikap curang, manipulatif, serta membohongi diri sendiri sejatinya merupakan hal mendasar yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. "Yang notabene merupakan esensi dari nilai ajaran agama dan nilai Pancasila yang menjadi dasar bernegara kita," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah daerah dan pihak sekolah harus menjadikan praktik manipulatif ini untuk melakukan koreksi total dalam memperlakukan calon anak didik. Proses verifikasi secara ketat harus dilakukan secara berlapis dengan memanfaatkan jejaring struktur pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.
"Lebih dari itu pengajaran bidang agama dan Pancasila semestinya tidak sekadar formalitas pemenuhan mata pelajaran, lebih dari itu penguatan karakter anak didik harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan," pungkasnya.
"Ini sungguh memprihatinkan kita semua. Fakta ini menegaskan soal nilai Pancasila tidak terinternalisasi dengan baik oleh orang tua maupun anak didik," ujar Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi melalui rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (8/7/2018).
Arwani menilai, sikap curang, manipulatif, serta membohongi diri sendiri sejatinya merupakan hal mendasar yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. "Yang notabene merupakan esensi dari nilai ajaran agama dan nilai Pancasila yang menjadi dasar bernegara kita," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah daerah dan pihak sekolah harus menjadikan praktik manipulatif ini untuk melakukan koreksi total dalam memperlakukan calon anak didik. Proses verifikasi secara ketat harus dilakukan secara berlapis dengan memanfaatkan jejaring struktur pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.
"Lebih dari itu pengajaran bidang agama dan Pancasila semestinya tidak sekadar formalitas pemenuhan mata pelajaran, lebih dari itu penguatan karakter anak didik harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan," pungkasnya.
(kri)
