Fahri Hamzah Kritik Rencana Kemendikbud Hidupkan Kembali PMP
Selasa, 27 November 2018 - 14:37 WIB
Fahri Hamzah Kritik Rencana Kemendikbud Hidupkan Kembali PMP
A
A
A
JAKARTA - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menuai kritikan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Kemendikbud itu bagian dari kegamangan pemerintah.
"Saya anggap bagian dari kegamangan pemerintah," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak mengalami kemajuan dalam menafsirkan pelajaran kewarganegaraan. Menurut dia, seharusnya kurikulum baru pendidikan kewarganegaraan cukup dikembangkan.
"Plus dikembangkan lagi misalnya TVRI itu misal TVRI dipecah jadi beberapa TV, salah satu chanelnya itu 24 jam film tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik," ujar Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Sehingga, kata dia, ada konten kewarganegaraan dalam televisi plat merah itu. "Jangan gelagepan, kemudian bikin PMP lama balikin lagi, itu kan kayak enggak maju pikirannya," tegas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Kemudian, dia memberikan contoh Kemendikbud juga bisa mendanai film, sinetron, atau talk show tentang bagaimana menjadi warga yang baik.
"Bagaimana mengelola perbedaan ras dan suku agama di antara kita, itu yang harusnya dimasukkan di dalam pendidikan yang lebih masif, bukan kemudian mengambil mahzab dari pikiran lama yang diduga oleh orang cenderung memiliki nuansa totaliter, itu tidak boleh kita biarkan," pungkasnya.
"Saya anggap bagian dari kegamangan pemerintah," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak mengalami kemajuan dalam menafsirkan pelajaran kewarganegaraan. Menurut dia, seharusnya kurikulum baru pendidikan kewarganegaraan cukup dikembangkan.
"Plus dikembangkan lagi misalnya TVRI itu misal TVRI dipecah jadi beberapa TV, salah satu chanelnya itu 24 jam film tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik," ujar Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Sehingga, kata dia, ada konten kewarganegaraan dalam televisi plat merah itu. "Jangan gelagepan, kemudian bikin PMP lama balikin lagi, itu kan kayak enggak maju pikirannya," tegas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Kemudian, dia memberikan contoh Kemendikbud juga bisa mendanai film, sinetron, atau talk show tentang bagaimana menjadi warga yang baik.
"Bagaimana mengelola perbedaan ras dan suku agama di antara kita, itu yang harusnya dimasukkan di dalam pendidikan yang lebih masif, bukan kemudian mengambil mahzab dari pikiran lama yang diduga oleh orang cenderung memiliki nuansa totaliter, itu tidak boleh kita biarkan," pungkasnya.
(kri)
