MPR Dukung Dihidupkannya Kembali Kurikulum PMP
Minggu, 02 Desember 2018 - 18:09 WIB
MPR Dukung Dihidupkannya Kembali Kurikulum PMP
A
A
A
BALIKPAPAN - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendukung dihidupkannya kembali kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ini diperlukan untuk membentengi generasi muda dari arus negatif globalisasi.
Wakil Ketua MPR, Wahyudin mengatakan sekarang ini memang ada pergeseran nilai akibat pengaruh globalisasi. Di mana banyak masuk pengaruh dari dunia asing menjadikan tidak ada sekat antara budaya dari dalam negeri dan dari luar negeri.
"Orang menjadi radikal kemudian belajar dari internet, ngebom di mana-mana," ungkap Mahyudin saat memberikan pidato dalam sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Kaltim, Minggu (2/11/2018).
Arus globalisasi yang seperti ini, lanjutnya sudah sangat mengganggu dan mendegradasi nilai-nilai budaya. "Sehingga ini yang harus dibentengi dengan pendidikan moral pancasila," katanya.
Mahyudin mengaku ada dorongan kuat dari masyarakat agar kurikulum PMP dihidupkan kembali. Menurutnya, masyarakat saat ini dalam kondisi yang cukup khawatir atas derasnya arus globalisasi yang bisa menggerus moral anak bangsa.
"Karena itu, pemerintah harus bisa menyikapi hal ini dengan menindaklanjuti keinginan masyarakat tersebut," jelasnya.
Memang, kata politikus Partai Golkar ini, saat ini masih ada kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Namun, justru unsur moral yang ada dalam kurikulum PMP sebelumnya dihilangkan. Padahal, unsur moral itu sangat penting untuk membendung pengaruh buruk globalisasi.
"Coba bayangkan saja, sekarang ini banyal generasi muda yang justru ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks tanpa menyadari dampaknya," tandasnya.
Dia menilai, penghapusan kurikulum PMP justru langkah mundur. Penghapusan ini imbas dari digulirkannya reformasi pada 1998 lalu. Di mana saat itu semua yang berbau Orde Baru (Orba) dianggap buruk.
"Termasuk saat itu membubarkan BP7. Padahal BP7 ini yang menyelenggarakan P4," ucapnya.
Anggota MPR Popong Otje Djundjunan mengaku sudah pernah mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mengkaji dan mengevaluasi kurikulum yang ada saat ini. Utamanya kurikulum yang menyangkut PMP.
"Saya sampai gebrak meja di hadapan Mendikbud. Saya bilang sampai kapanpun kalau kurikulum tidak diubah, maka jangan harap bangsa ini bisa maju," tandasnya.
Kemendikbud pun akhirnya merespons dorongan dari MPR tersebut. Sehingga mewacanakan akan menghidupkan kembali kurikulum PMP tersebut.
Wakil Ketua MPR, Wahyudin mengatakan sekarang ini memang ada pergeseran nilai akibat pengaruh globalisasi. Di mana banyak masuk pengaruh dari dunia asing menjadikan tidak ada sekat antara budaya dari dalam negeri dan dari luar negeri.
"Orang menjadi radikal kemudian belajar dari internet, ngebom di mana-mana," ungkap Mahyudin saat memberikan pidato dalam sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Kaltim, Minggu (2/11/2018).
Arus globalisasi yang seperti ini, lanjutnya sudah sangat mengganggu dan mendegradasi nilai-nilai budaya. "Sehingga ini yang harus dibentengi dengan pendidikan moral pancasila," katanya.
Mahyudin mengaku ada dorongan kuat dari masyarakat agar kurikulum PMP dihidupkan kembali. Menurutnya, masyarakat saat ini dalam kondisi yang cukup khawatir atas derasnya arus globalisasi yang bisa menggerus moral anak bangsa.
"Karena itu, pemerintah harus bisa menyikapi hal ini dengan menindaklanjuti keinginan masyarakat tersebut," jelasnya.
Memang, kata politikus Partai Golkar ini, saat ini masih ada kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Namun, justru unsur moral yang ada dalam kurikulum PMP sebelumnya dihilangkan. Padahal, unsur moral itu sangat penting untuk membendung pengaruh buruk globalisasi.
"Coba bayangkan saja, sekarang ini banyal generasi muda yang justru ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks tanpa menyadari dampaknya," tandasnya.
Dia menilai, penghapusan kurikulum PMP justru langkah mundur. Penghapusan ini imbas dari digulirkannya reformasi pada 1998 lalu. Di mana saat itu semua yang berbau Orde Baru (Orba) dianggap buruk.
"Termasuk saat itu membubarkan BP7. Padahal BP7 ini yang menyelenggarakan P4," ucapnya.
Anggota MPR Popong Otje Djundjunan mengaku sudah pernah mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mengkaji dan mengevaluasi kurikulum yang ada saat ini. Utamanya kurikulum yang menyangkut PMP.
"Saya sampai gebrak meja di hadapan Mendikbud. Saya bilang sampai kapanpun kalau kurikulum tidak diubah, maka jangan harap bangsa ini bisa maju," tandasnya.
Kemendikbud pun akhirnya merespons dorongan dari MPR tersebut. Sehingga mewacanakan akan menghidupkan kembali kurikulum PMP tersebut.
(kri)
