Mutu Layanan PAUD Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bakal ditingkatkan. Guna mendukung langkah ini, maka pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,47 triliun untuk bantuan operasional penyelenggaran (BOP) PAUD pada 2019.
Jumlah anggaran di 2019 ini naik 10% dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp4,07 triliun. BOP PAUD merupakan program pemerintah untuk membantu biaya operasional. Sasaran program ini adalah lembaga PAUD yang terdaftar dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik).
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 7.459.167 anak dengan nominal sebesar Rp600.000 per anak. “Pemberian bantuan ini untuk meningkatkan mutu layanan PAUD,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Penggunaan BOP PAUD diatur di Permendikbud No 2/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 2018.
Permendikbud ini menyatakan, 50% dana BOP PAUD harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, 35% untuk kegiatan pendukung, antara lain membeli obat-obatan ringan, dan menambah biaya transpor pendidik, 15% sisanya untuk perawatan sarana dan prasarana, membayar telepon, listrik, dan internet.
Bantuan ini hanya diberikan kepada lembaga yang memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), siswa minimal 12 anak yang terdaftar di Dapodik, rekening lembaga dan NPWP.
Harris menuturkan, program PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan unsur masyarakat untuk saling bersinergi aktif. “Kita telah berkomitmen dalam Sustainable Development Goals 2030, yakni harus memberikan layanan PAUD berkualitas kepada seluruh anak,” ujar Harris.
Harris menekankan, para pengelola lembaga PAUD agar tidak melakukan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan dana BOP PAUD. Dia juga berharap pemberian BOP PAUD dapat mendorong lembaga untuk menyelenggarakan PAUD holistik integratif.
Hal ini merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensi anak. Sehingga tidak hanya pemenuhan layanan pendidikan saja, namun juga gizi dan perlindungan anak.
Sementara itu, Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa, Bukittinggi, Sumatera Barat Evawati yang juga juara III Kepsek TK tingkat Nasional mengatakan, TK yang dikelolanya sangat mendukung gerakan literasi dengan membuat program Gonjong Limo.
Gonjong merupakan bentuk dalam rumah adat Minangkabau yang berbentuk seperti sudut lancip. ‘’Gonjong Limo kami telah mendapat apresiasi dari kementerian,” katanya.
Eva menjelaskan, gonjong pertama ialah setiap guru wajib membuat satu pantun setiap bulan. Kumpulan pantun ini akan dijadikan dalam satu buku sehingga bisa memperkuat budaya mempantun yang sudah lama terkenal di tanah melayu itu. Lalu pada gonjong dua adalah anak setiap hari selalu dibacakan buku-buku oleh para guru dan juga orangtua agar wawasan mereka semakin kaya.
Selanjutnya gonjong tiga adalah para guru juga harus bisa membuat puisi yang isinya kaya dengan pendidikan karakter. Dia menyampaikan, melalui puisi dan pantun maka akan semakin mudah menanamkan nilai, karakter dan moral baik kepada anak.
Sekolahnya juga menyediakan pojok bacaan bagi orangtua sehingga di sela mereka menunggu untuk menjemput anak bisa membaca buku-buku yang tersedia. Selanjutnya tidak hanya guru yang didorong untuk menulis puisi dan pantun namun juga orang tua diminta membuat cerita singkat puisinya kepada anak. "Kami juga akan mengumpulkannya menjadi satu buku yang tidak dijual bebas namun akan diberikan kepada orangtua saja,” jelasnya. (Neneng Zubaidah)
Jumlah anggaran di 2019 ini naik 10% dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp4,07 triliun. BOP PAUD merupakan program pemerintah untuk membantu biaya operasional. Sasaran program ini adalah lembaga PAUD yang terdaftar dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik).
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 7.459.167 anak dengan nominal sebesar Rp600.000 per anak. “Pemberian bantuan ini untuk meningkatkan mutu layanan PAUD,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Penggunaan BOP PAUD diatur di Permendikbud No 2/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 2018.
Permendikbud ini menyatakan, 50% dana BOP PAUD harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, 35% untuk kegiatan pendukung, antara lain membeli obat-obatan ringan, dan menambah biaya transpor pendidik, 15% sisanya untuk perawatan sarana dan prasarana, membayar telepon, listrik, dan internet.
Bantuan ini hanya diberikan kepada lembaga yang memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), siswa minimal 12 anak yang terdaftar di Dapodik, rekening lembaga dan NPWP.
Harris menuturkan, program PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan unsur masyarakat untuk saling bersinergi aktif. “Kita telah berkomitmen dalam Sustainable Development Goals 2030, yakni harus memberikan layanan PAUD berkualitas kepada seluruh anak,” ujar Harris.
Harris menekankan, para pengelola lembaga PAUD agar tidak melakukan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan dana BOP PAUD. Dia juga berharap pemberian BOP PAUD dapat mendorong lembaga untuk menyelenggarakan PAUD holistik integratif.
Hal ini merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensi anak. Sehingga tidak hanya pemenuhan layanan pendidikan saja, namun juga gizi dan perlindungan anak.
Sementara itu, Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa, Bukittinggi, Sumatera Barat Evawati yang juga juara III Kepsek TK tingkat Nasional mengatakan, TK yang dikelolanya sangat mendukung gerakan literasi dengan membuat program Gonjong Limo.
Gonjong merupakan bentuk dalam rumah adat Minangkabau yang berbentuk seperti sudut lancip. ‘’Gonjong Limo kami telah mendapat apresiasi dari kementerian,” katanya.
Eva menjelaskan, gonjong pertama ialah setiap guru wajib membuat satu pantun setiap bulan. Kumpulan pantun ini akan dijadikan dalam satu buku sehingga bisa memperkuat budaya mempantun yang sudah lama terkenal di tanah melayu itu. Lalu pada gonjong dua adalah anak setiap hari selalu dibacakan buku-buku oleh para guru dan juga orangtua agar wawasan mereka semakin kaya.
Selanjutnya gonjong tiga adalah para guru juga harus bisa membuat puisi yang isinya kaya dengan pendidikan karakter. Dia menyampaikan, melalui puisi dan pantun maka akan semakin mudah menanamkan nilai, karakter dan moral baik kepada anak.
Sekolahnya juga menyediakan pojok bacaan bagi orangtua sehingga di sela mereka menunggu untuk menjemput anak bisa membaca buku-buku yang tersedia. Selanjutnya tidak hanya guru yang didorong untuk menulis puisi dan pantun namun juga orang tua diminta membuat cerita singkat puisinya kepada anak. "Kami juga akan mengumpulkannya menjadi satu buku yang tidak dijual bebas namun akan diberikan kepada orangtua saja,” jelasnya. (Neneng Zubaidah)
(nfl)