Pendidikan Antikorupsi Diharapkan Inovatif dan Tak Membosankan

JAKARTA - Belum lama ini segenap lembaga dan kementerian menandatangani komitmen untuk memerangi dan memberantas korupsi dengan menerapkan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi. Wacana membuat mata pelajaran khusus antikorupsi pun muncul.

Menanggapi wacana itu, Teddy Yulianto, Ketua Yayasan Teddy Yulianto menyatakan kurang setuju kalau pendidikan antikorupsi dijadikan mata pelajaran tersendiri. Dia berpendapat sebaiknya diintegerasikan ke mata pelajaran yang sudah ada.

"Memang perlu anak-anak kita ditanami pemahanan tentang antikorupsi, tapi tidak dengan menjadikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Dikhawatirkan akan menambah beban siswa, karena mata pelajaran yang ada sekarang saja sudah banyak," kata Teddy Yulianto, Selasa (18/12/2018).

"Sebaiknya diinteregasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), harus ada muatan tentang antikorupsi dan intoleransi," tambahnya.

Teddy menyarankan, pemberian materi pendidikan antikorupsi juga harus inovatif dan tidak membosankan. Dia meminta, sebelum diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan harus mempersiapkan modulnya dengan baik.

"Harus disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa, begitu juga di perguruan tinggi.Supaya tidak membosankan, misalnya dibuat simulasi tentang dampak akibat dari perilaku korupsi sesuai dengan minat, kreativitas dan bakat anak," imbuh Teddy.

Namun Teddy mengingatkan, tanggung jawab terhadap pendidikan antikorupsi jangan sepenuhnya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal atau guru saja, tapi juga merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa.

"Kita semua harus memberikan tauladan kepada anak-anak dengan berperilaku antikorupsi. Jangan seperti seorang bupati yang mengkorupsi uang pendidikan. Memerangi dan memberantas korupsi itu perlu adanya sinergis seluruh elemen bangsa," tegas politisi PPP ini.

Implikasi lainnya, lanjut Teddy, jika pendidikan antikorupsi dijadikan mata pelajaran baru di sekolah yaitu akan terjadi kekurangan guru. Sebagai komitmennya memerangi praktik korupsi, Teddy menyatakan sudah mulai menanamkan mental antikorupsi kepada anak-anak didiknya sejak dini.

Untuk informasi, melalui yayasan yang dipimpinnya, Teddy Yulianto mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Lembaga ini juga menampung anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, Yayasan Teddy Yulianto juga mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di beberapa wilayah di Jakarta Selatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang belum menamatkan pendidikan 12 tahun.

"Kalau PAUD kita namakan Flying Star, sedangkan PKBM namanya Starisa School. Di PKBM kami punyai program Kejar Paket A, B dan C, yang diperuntukan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan SMP atau SMA. Semuanya gratis sampai mendapatkan ijazah," terangnya.

Teddy menyebut, PKBM Starisa School sudah ada di Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak dan Setiabudi. Tak hanya itu, Yayasan Teddy Yulianto juga meluncurkan Program Keaksaraan berbasis online. Dijelaskannya, program ini bisa diakses masyarakat di YouTube.

"Kami membuat channel di YouTube. Masyarakat bisa mengaksesnya dan para orangtua dapat memanfaatkannya sebagai pegangan untuk membimbing anak-anaknya belajar," tandas Teddy.