Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan Momentum Pembangunan SDM

JAKARTA - Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan kembali digelar tahun ini. Rembuk kali ini akan spesial karena akan menjadi momentum rancangan kebijakan pembangunan SDM Indonesia untuk menghadapi bonus demografi.

Staf Ahli bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud Ananto Kusuma Seta mengatakan, pada Rembuknas yang akan diselengarakan mulai 11-14 Februari nanti akan mengundang berbagai stakeholder dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga turut mengundang lembaga nonpemerintah dan pemerhati pendidikan.

"Pekan depan kita akan panen gagasan dari semua stakeholder untuk membangun SDM Indonesia kedepan. Rembuknas menjadi cikal bakal komitmen bangsa ini sebagai momentum membangun SDM. Kalau bukan sekarang kapan lagi sebab kita akan mendapat bonus demografi," katanya pada konferensi pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di kantor Kemendikbud.

Ketua Steering Committee RNPK 2019 ini menjelaskan, berbagai rekomendasi yang akan dihasilkan dari RNPK ini akan menjadi dasar dari platform Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2020-2045.

Ananto menjelaskan, RNPK kali ini juga akan menjadi momen istimewa karena tahun ini adalah tahun terakhir Kabinet Kerja. "Sehingga pada saat Rembuknas nanti kita akan memanen hasil praktek baik pendidikan dan kebudayaan selama ini. Sekaligus memanen isu-isu yang butuh segera ditindaklanjuti," jelasnya.

Dia menyatakan, rembuknas juga menjadi momen penting sebab dalam sejarah republik ini baru kali ini pemerintah memprioritaskan pembangunan manusia sebagai bagian kebijakan bangsa yang utama. Oleh karena itu tidak hanya akan menampung praktek baik pendidikan dan budaya namun juga memanen gagasan dari seluruh stakeholder.

RNPK tahun 2019 melibatkan 1.232 peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat maupun di daerah termasuk organisasi sosial dan komunitas pendidikan dan kebudayaan. “Mari kita bersama-sama mendukung dalam menyukseskan pelaksanaan RNPK tahun 2019 untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan,” pesan Ananto.

Tahun ini penyelenggaraan RNPK mengangkat tema Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan. Dengan tema ini, Ananto mengutarakan bahwa seluruh peserta yang terdiri atas semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dapat bersinergi dalam membuat strategi kedepan dalam menyukseskan program-program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. “Dengan tema tersebut beberapa isu strategis terkait pendidikan dan kebudayaan menjadi pokok bahasan dalam RNPK,” ujar Ananto.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Suharti menambahkan, RNPK memang menjadi momen penting karena saat ini sedang disusun draft teknokratif RPJMN 2020-2045. "Ini masukan dan ide sebagai bagian pelaksanaan RPJMN 2020-2045 untuk konteks nasional yang berisi rencana strategis pembangunan manusia," jelasnya.

Suharti menjelaskan, RNPK diselenggarakan untuk mencari kesepakatan dari seluruh stakeholder. Sebab, katanya, urusan pendidikan dan kebudayaan menjadi milik bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain pemerintah, lembaga non pemerintah, katanya, juga akan ada KPK untuk memastikan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan bebas dari korupsi.

Isu-isu strategis yang akan dibahas dalam diskusi kelompok, terdiri atas: Penataan dan Pengangkatan Guru; Revitalisasi Pendidikan Vokasi, meliputi pengembangan sertifikasi kompetensi, penguatan kerja sama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan, dan penuntasan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi di provinsi.

Selanjutnya Sistem Zonasi Pendidikan; Pemajuan Kebudayaan; dan Penguatan Sistem Perbukuan dan Penguatan Literasi.

RNPK tahun ini akan menghadirkan sejumlah pembicara, baik dari Kemendikbud, maupun dari luar Kemendikbud. Pembicara dari dalam Kemendikbud terdiri atas Mendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Kepala Balitbang Kemendikbud, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah, dan Ketua BAN PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Sedangkan pembicara dari luar Kemendikbud akan hadir Menteri Koordinator Bidang PMK; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Wakil Menteri Keuangan; Wakil Ketua KPK; Bupati Tulang Bawang Barat; Dirjen Dukcapil Kemendagri; Bupati Banyumas; Bupati Banyuwangi; Wakil Bupati Sumba Timur, dan; Kadisdik Provinsi D.I. Yogyakarta. (Neneng Zubaidah)