KIP Menjamin Pendidikan Berkelanjutan
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:21 WIB
KIP Menjamin Pendidikan Berkelanjutan
A
A
A
JAKARTA - Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya.
Program KIP ditujukan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 21 tahun, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP diharapkan anak-anak indonesia tidak ada lagi yang tidak sekolah.
Sejak tahun 2015 hingga Agustus 2018, pemerintah telah membagikan dana keseluruhannya sebesar Rp35,7 triliun untuk 27,9 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh tanah air.
Ini salah satu program unggulan dari kabinet kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik melalui jalur formal maupun non formal,? kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menutup acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari, Depok, Rabu (13/2).
Adapun fokus Pemerintah dalam KIP ini adalah mekanisme penyaluran berupa kartu biasa, namun mulai sekarang 70 persen sudah menggunakan cashlist. Jadi KIP sekarang bisa digunakan sebagai ATM sehingga peserta didik bisa mengambil setiap saat, dan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya.
Muhadjir Effendy menjelaskan lebih lanjut pemberian KIP ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang droup out, memberikan jaminan melanjutkan sekolah dan bapak presiden juga menyampaikan supaya para siswa yang mengikuti kursus juga mendapatkan KIP.
Kesetaraan Berhak KIP
Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Kemendikbud. Samto mengungkapkan, KIP diberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu atau dari keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jadi setiap keluarga harapan yang anak-anaknya usia sekolah berhak mendapat KIP yang ada dalam program indonesia pintar. Bahkan mereka yang belajar di kesetaraan (nonformal) juga mendapatkan KIP," ujar Samto.
Bagi anak yang ikut di paket A mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 450 ribu, paket B Rp 750 ribu dan paket C Rp 1 juta, gunanya membantu mereka agar tetap belajar, walaupun tidak belajar di sekolah namun belajar di pendidikan kesetaraan agar bisa mendapatkan ijazah yang sama seperti sekolah formal.
Bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan pembelajaran, bukan untuk membeli pulsa, misalnya sepatu, buku, alat tulis, transportasi dari rumah ke PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat. Anak-anak yang mendapatkan KIP di kesetaraan sebanyak 215.398 tersebar di seluruh indonesia.
Menurut Samto, masih terdapat kendalanya adalah ketika proses pengambilan dana di bank, paket A paket B kan setara dengan anak SD SMP jadi harus didampingi orangtua. Namun terkadang ada juga yg mengambil paket A atau B itu sudah menikah, bekerja jadi jauh dari orang tua. Sehingga harus koordinasi dengan pihak BRI bagi anak-anak yang sudah dewasa atau umur 17 tahun keatas ada pengecualian tidak harus didampingi orang tua.
KIP berawal dari tahun 2016 selain memberikan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu pendidikan formal di sekolah juga bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan (nonformal) di PKBM. Hal tersebut agar anak yang tidak masuk sekolah bisa masuk kembali di sekolah formal atau pendidikan kesetaraan.
Angka anak putus sekolah cukup tinggi, pada 2016 data anak sekolah yang tidak sekolah sekitar 4,1 juta. Namun yang dilayani pendidikan kesetaraan baru sekitar 500 ribu. Karena kendalanya KIP langsung diberikan dan kurang pemahaman masyarakat dalam menindak-lanjuti pemberian KIP. Pada tahun 2016 baru sekitar 63 ribu, 2017 jadi 240 ribu.
"Hingga saat ini, data peserta didik kesetaraan sampai 31 Januari 2019 sudah 900 ribu lebih yang menerima KIP. Untuk tahun ini, target KIP bertambah 450 ribu," ungkapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy berpesan supaya program KIP dapat menjamin siswa tidak ada lagi putus sekolah dan jaminan meneruskan ke perguruan tinggi.
Program KIP ditujukan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 21 tahun, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP diharapkan anak-anak indonesia tidak ada lagi yang tidak sekolah.
Sejak tahun 2015 hingga Agustus 2018, pemerintah telah membagikan dana keseluruhannya sebesar Rp35,7 triliun untuk 27,9 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh tanah air.
Ini salah satu program unggulan dari kabinet kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik melalui jalur formal maupun non formal,? kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menutup acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari, Depok, Rabu (13/2).
Adapun fokus Pemerintah dalam KIP ini adalah mekanisme penyaluran berupa kartu biasa, namun mulai sekarang 70 persen sudah menggunakan cashlist. Jadi KIP sekarang bisa digunakan sebagai ATM sehingga peserta didik bisa mengambil setiap saat, dan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya.
Muhadjir Effendy menjelaskan lebih lanjut pemberian KIP ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang droup out, memberikan jaminan melanjutkan sekolah dan bapak presiden juga menyampaikan supaya para siswa yang mengikuti kursus juga mendapatkan KIP.
Kesetaraan Berhak KIP
Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Kemendikbud. Samto mengungkapkan, KIP diberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu atau dari keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jadi setiap keluarga harapan yang anak-anaknya usia sekolah berhak mendapat KIP yang ada dalam program indonesia pintar. Bahkan mereka yang belajar di kesetaraan (nonformal) juga mendapatkan KIP," ujar Samto.
Bagi anak yang ikut di paket A mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 450 ribu, paket B Rp 750 ribu dan paket C Rp 1 juta, gunanya membantu mereka agar tetap belajar, walaupun tidak belajar di sekolah namun belajar di pendidikan kesetaraan agar bisa mendapatkan ijazah yang sama seperti sekolah formal.
Bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan pembelajaran, bukan untuk membeli pulsa, misalnya sepatu, buku, alat tulis, transportasi dari rumah ke PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat. Anak-anak yang mendapatkan KIP di kesetaraan sebanyak 215.398 tersebar di seluruh indonesia.
Menurut Samto, masih terdapat kendalanya adalah ketika proses pengambilan dana di bank, paket A paket B kan setara dengan anak SD SMP jadi harus didampingi orangtua. Namun terkadang ada juga yg mengambil paket A atau B itu sudah menikah, bekerja jadi jauh dari orang tua. Sehingga harus koordinasi dengan pihak BRI bagi anak-anak yang sudah dewasa atau umur 17 tahun keatas ada pengecualian tidak harus didampingi orang tua.
KIP berawal dari tahun 2016 selain memberikan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu pendidikan formal di sekolah juga bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan (nonformal) di PKBM. Hal tersebut agar anak yang tidak masuk sekolah bisa masuk kembali di sekolah formal atau pendidikan kesetaraan.
Angka anak putus sekolah cukup tinggi, pada 2016 data anak sekolah yang tidak sekolah sekitar 4,1 juta. Namun yang dilayani pendidikan kesetaraan baru sekitar 500 ribu. Karena kendalanya KIP langsung diberikan dan kurang pemahaman masyarakat dalam menindak-lanjuti pemberian KIP. Pada tahun 2016 baru sekitar 63 ribu, 2017 jadi 240 ribu.
"Hingga saat ini, data peserta didik kesetaraan sampai 31 Januari 2019 sudah 900 ribu lebih yang menerima KIP. Untuk tahun ini, target KIP bertambah 450 ribu," ungkapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy berpesan supaya program KIP dapat menjamin siswa tidak ada lagi putus sekolah dan jaminan meneruskan ke perguruan tinggi.
(akn)
