Kemendikbud Siapkan Rp4,4 Triliun untuk Bantuan Operasional PAUD
A
A
A
DEPOK - Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan anggaran untuk pendidikan dasar anak usia dini dan tidak ada lagi anak putus sekolah.
‘‘Kami sudah siapkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD sebesar Rp4,4 triliun,’’ ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar, saat meninjau stan pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019, di Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).
"Jadi nantinya setiap anak pertahun akan mendapatkan minimal Rp600 ribu, dan kami juga menyiapkan BOP fisik agar jumlah Lembaga PAUD pembina atau percontohan semakin bertambah banyak. Karena jumlahnya saat ini masih sangat sedikit dan diluar harapan kami," ujar Harris Iskandar menambahkan.
Sedangkan untuk Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Harris menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,05 triliun yang ditransfer dan didistribusikan ke daerah, untuk membujuk anak-anak usia sekolah yang saat ini tidak bersekolah agar kembali bersekolah.
"Tahun ini kami menargetkan hampir satu juta anak putus sekolah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga setiap kabupaten/kota mendapatkan kuota penerima KIP dan tahun depan kami akan naikkan nilai kuotanya," ujarnya.
Itu akan dilakukan sampai tidak ada lagi yang putus sekolah di kabupaten/kota tersebut, atau setidaknya minimal wajib belajar 12 tahun untuk pendidikan formal dan paket C di pendidikan nonformal. Serta bagi peserta didik kejar paket, diwajibkan mereka memiliki keterampilan kecakapan hidup untuk bekal hidup mereka saat terjun ke masyarakat.
"Kami tidak akan rela jika mereka yang mengikuti kejar paket saat lulus nanti menjadi pengangguran, akibat tidak memiliki keahlian ataupun keterampilan," ujar Dirjen PAUD dan Dikmas menutup pembicaraan.
‘‘Kami sudah siapkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD sebesar Rp4,4 triliun,’’ ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar, saat meninjau stan pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019, di Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).
"Jadi nantinya setiap anak pertahun akan mendapatkan minimal Rp600 ribu, dan kami juga menyiapkan BOP fisik agar jumlah Lembaga PAUD pembina atau percontohan semakin bertambah banyak. Karena jumlahnya saat ini masih sangat sedikit dan diluar harapan kami," ujar Harris Iskandar menambahkan.
Sedangkan untuk Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Harris menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,05 triliun yang ditransfer dan didistribusikan ke daerah, untuk membujuk anak-anak usia sekolah yang saat ini tidak bersekolah agar kembali bersekolah.
"Tahun ini kami menargetkan hampir satu juta anak putus sekolah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga setiap kabupaten/kota mendapatkan kuota penerima KIP dan tahun depan kami akan naikkan nilai kuotanya," ujarnya.
Itu akan dilakukan sampai tidak ada lagi yang putus sekolah di kabupaten/kota tersebut, atau setidaknya minimal wajib belajar 12 tahun untuk pendidikan formal dan paket C di pendidikan nonformal. Serta bagi peserta didik kejar paket, diwajibkan mereka memiliki keterampilan kecakapan hidup untuk bekal hidup mereka saat terjun ke masyarakat.
"Kami tidak akan rela jika mereka yang mengikuti kejar paket saat lulus nanti menjadi pengangguran, akibat tidak memiliki keahlian ataupun keterampilan," ujar Dirjen PAUD dan Dikmas menutup pembicaraan.
(akn)