Pemerintah Antisipasi Puncak Guru Pensiun pada 2022

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut bahwa pada 2022 nanti akan ada pensiun guru besar-besaran. Pemerintah pun harus mengantisipasinya mulai sejak dini. Sebanyak 85.650 guru di seluruh Indonesia saat itu akan memasuki masa akhir mengajar di sekolah atau pensiun. Mayoritas guru yang akan pensiun itu adalah guru-guru sekolah dasar (SD).

“Kita akan antisipasi sehingga pada saat rekrutmen guru baru bukan untuk mendapat guru baru saja, tetapi untuk mengganti guru pensiun sehingga tidak terjadi kekurangan guru di lapangan,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi pada diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta kemarin.

Didik menyampaikan, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengantisipasi kekurangan guru melalui pemetaan. Ketika pada masa rekrutmen guru baru pada 2021 nanti, pemerintah sudah bisa mengantisipasi kekosongan guru karena pensiun besar-besaran itu.

Didik menjelaskan, skema rekrutmen guru itu terbagi tiga kelompok. Pertama, yakni rekrutmen guru baru. Kedua, rekrutmen guru untuk mengisi penambahan akses sekolah. Ketiga, rekrutmen untuk mengganti guru pensiun. Menurut dia, nanti Kemendikbud akan menentukan kuota per masing-masing kelompok kepada Kemenpan-RB. “Wakil Presiden sudah oke bahwa untuk rekrutmen (guru baru) akan mengakomodasi tiga (kelompok) tadi,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, jumlah guru saat ini kurang lebih ada 3 juta. Jumlah tersebut komposisinya sebanyak 2.1 juta guru di sekolah negeri dan 316.000 guru di sekolah swasta. Selanjutnya sekitar 700.000 guru honorer di sekolah negeri yang saat ini sedang didorong untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Supriano melanjutkan, untuk mengisi kekosongan guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), Kemendikbud bekerja sama dengan TNI AD untuk memberi pembekalan kemampuan pendidikan kepada 900 prajurit. Kebijakan ini perlu dilakukan karena kondisi layanan pendidikan di daerah 3T itu masih rendah.

Begitu pula kesadaran pendidikannya. “Selain itu, juga kuantitas dan kualitas gurunya yang belum memadai,” katanya saat diskusi Pelibatan Prajurit TNI AD sebagai Tenaga Pendidik di Wilayah Perbatasan Darat dalam Rangka Meningkatkan SDM Generasi Muda Bangsa di Mabes AD Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, pemerintah harus menganggap serius pensiunan guru pada 2022 tersebut sebab Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 dan bonus itu hanya akan menjadi bermanfaat dan bukan bencana apabila ada sistem pendidikan yang baik. “Dan, guru adalah tulang punggung pendidikan,” katanya.

Untuk rekrutmen guru baru, jelas politikus PPP ini, paling tidak pemerintah harus berusaha memenuhi sesuai dengan jumlah rekrutmen guru pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, dia mengaku bersyukur apabila pemerintah ada solusi untuk memikirkan nasib 750.000 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan 750.00 guru yang bekerja di sekolah swasta agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.

Sekretaris Departemen Pembinaan Mental dan Spiritual PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Jejen Musfah berpendapat, pemerintah harus melakukan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) baik berstatus PNS ataupun PPPK secara bertahap untuk mengantisipasi guru pensiun tersebut. Dia menyampaikan, guru honorer harus diberikan kesempatan menjadi ASN.

Namun, pemerintah bisa melakukan seleksi dengan melihat prestasi yang telah diraih para guru honorer tersebut. Dosen Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melanjutkan, guru yang direkrut pun bisa langsung dipilih dari para lulusan calon guru dari lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusan dari non-LPTK. “Mengundang 10 terbaik lulusan LPTK dan non-LPTK di setiap mata pelajaran/ program studi untuk menjadi guru ASN,” jelasnya.

Sementara dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Banyuasin, Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin Askolani memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan baru pengangkatan PPPK sebagai solusi terhadap guru honorer yang sudah lama mengabdi, tapi belum diangkat.

“Kami berterima kasih atas kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian kepada guru honorer. Kemarin kami menyelenggarakan tes PPPK, ada 600 guru lebih yang mengikut tes tersebut,” terang Askolani.

Di Kabupaten Banyuasin, jumlah guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 4.176 orang. Sedangkan guru non-ASN berjumlah 4.910 orang. Para guru tersebut tersebar di berbagai lembaga pendidikan, yaitu 492 lembaga PAUD, 501, 118 SMP, 55 SMA, dan 18 SMK.