Mayoritas Siswa SMP Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

JAKARTA - Sebanyak 4.279.008 siswa SMP/Mts menjalani ujian nasional serentak, kemarin. Peserta ujian nasional berbasis komputer (UNBK) ternyata lebih banyak dibandingkan peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP).

Berdasarkan data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), model UN SMP/MTs tahun ini menggunakan UNBK dan UNKP sedangkan ujian nasional dilaksanakan mulai Senin (22/4) sampai dengan Kamis (25/4). Mata pelajaran yang diujikan hari pertama yakni Bahasa Indonesia.

Selanjutnya berturut-turut hingga hari terakhir yakni Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam Peserta UNBK sebanyak 3.581.169 (83%), sisanya 697.839 (16.3%) siswa masih menggunakan moda UNKP. UN tahun ini dilaksanakan di 56.505 SMP/MTs. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43.836 (78%) SMP/MTs telah menggunakan moda UNBK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pelaksanaan UNBK 2019 sejauh ini berjalan lancar dan sesuai prosedur operasional standar (POS) penyelenggara UN. Siswa berada di kelas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan penyelenggaraan UN dan diawasi oleh pengawas dari sekolah lain.

"Secara umum semuanya berjalan bagus, sudah sesuai standar yang ditetapkan. Untuk UN dimulai dari prosesnya tentang soal diproses sampai ke tangan siswa, kemudian sistem pengawasannya ditukar antar sekolah, jumlah peserta juga teratur,” katanya seusai sidak di SMPN 11 dan SMPN 19 Jakarta kemarin.

Muhadjir menjelaskan, peningkatan sarana prasarana yakni komputer dan jaringan internet akan diupayakan untuk ditingkatkan. Bahkan, Kemendikbud menargetkan pada tahun depan sudah 100% UNBK. Saat ini, mayoritas daerah yang tidak bisa melaksanakan UNBK berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di daerah tersebut yang belum tersedia dengan baik ialah sarana prasarana teknologi informasi (IT).

Kepala BSNP Bambang Suryadi menambahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan listrik mati atau gangguan komputer selama UNBK berlangsung maka Kemendikbud telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan asupan daya listrik tidak ada gangguan. Selain itu, sebagian pihak sekolah menyediakan genset.

Sedangkan guna mengatasi terjadinya kecurangan dalam UN, Kemendikbud dan dinas pendidikan meminta kepada para kepala sekolah juga pengawas ruang, dan peserta untuk mematuhi tata tertib UN. “Integritas dalam pelaksanaan UN tidak bisa ditawar alias mutlak diterapkan,” tegasnya.

Menurut Bambang, tata tertib ditempel di pintu masuk ruang ujian dan pengawas mengecek setiap siswa yang masuk ke ruang ujian untuk memastikan tidak ada ada siswa yang membawa alat elektronik seperti kalkulator atau handphone. Setiap pelaku pelanggaran atau kecurangan akan diberikan sanksi sesuai POS UN.

Sementara itu, Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang melaksanakan 100% UNBK. “Seluruh SMP yang ada di Kota Bekasi menjalankan UNBK,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah. Jumlah siswa SMP yang menjalani UNBK sebanyak 31.445. Jumlah siswa itu ditotal dari 49 SMP Negeri, 221 SMP swasta dan 5 SMP terbuka.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan, pelaksanaan UNBK pada hari pertama mengalami keterlambatan memulai ujian. Keterlambatan itu menyebabkan sesi pertama yang harusnya dilaksanakan pukul 07.30 WIB menjadi dimulai pukul 08.15 WIB.

“Berdasarkan laporan yang masuk, hampir seluruh SMP mengalami keterlambatan. Penyebabnya token untuk memulai UNBK tidak bisa diakses,” katanya. Akses tokenya itu berasal dari pusat yang menyebabkan beberapa daerah menjadi terlambat. Kendati demikian, Ali memastikan pelaksanaan UNBK SMP di Kota Bekasi tidak terganggu dan tetap berjalan lancar.

“Walaupun telat, bagi anak haknya dua jam (waktu ujian) tetap terpenuhi ya tidak berkurang, hanya yang sesi kedua waktunya agak mundur,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim meminta kepada semua guru bisa mengarahkan para siswanya untuk tidak berbuat curang selama UN. Sebab kecurangan tidak hanya berdampak buruk pada siswa itu sendiri, namun juga untuk daerah dan generasi selanjutnya.

“Kecurangan bukan hanya berdampak jelek pada diri pribadi tapi juga buat daerahnya dan generasi selanjutnya,” tandasnya. Jika UNBK dijadikan sebagai data dasar melakukan intervensi bantuan atau program, maka ketidakjujuran akan berdampak pada salah sasarannya intervensi atau bantuan tersebut. “Maka itu siswa diharapkan untuk jujur menampilkan sosok dirinya yang sesungguhnya dalam UNBK,” ujarnya.

Untuk itu, IGI mengimbau kepada para guru untuk tidak membantu siswa. Guru harus membiarkan siswa menyelesaikan sendiri soal UNBK. Apapun hasilnya, ujarnya, harus murni jerih payah siswa sebagai gambaran kemampuannya daripada merusak integritas mereka dengan cara membantunya.

“Tiga tahun kawan-kawan guru mencerdaskan mereka, membuat mereka pintar tapi semua itu tak berguna sama sekali jika integritasnya dihancurkan diujung waktu. Membantu siswa saat ujian, bukan hanya mengelabui pengambil kebijakan tetapi juga menghancurkan integritas anak didik,” tegasnya.