Tingkatkan Skil, Guru Bakal Dilatih Instruktur Luar Negeri
Rabu, 15 Mei 2019 - 08:33 WIB
Tingkatkan Skil, Guru Bakal Dilatih Instruktur Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengundang instruktur ahli dari luar negeri untuk melatih para guru. Pelatihan difokuskan pada bidang pendidikan vokasi dan juga science, technology, engineering and mathematics (STEM). Instruktur yang diundang berasal dari negara-negara dengan kualitas pendidikan yang maju.
Di antaranya seperti Belanda, Prancis, Jerman dan negara maju lainnya untuk dapat memberikan pelatihan (training of trainers) kepada para guru dan instruktur di dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, sekaligus menepis kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan mengimpor guru asing untuk mengajar di Indonesia.
“Tetapi mengundang para guru dan instruktur dari luar negeri untuk memberikan pelatihan kepada guru kita sesuai bidangnya. Pelatihan tidak hanya untuk guru-guru, tetapi juga untuk instruktur di balai-balai latihan kerja kementerian lain,’’ katanya di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Para instruktur luar negeri itu adalah para istruktur yang bekerja di lembaga-lembaga penyedia pelatihan. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menampik bahwa kedatangan instruktur luar negeri ini adalah barang baru. Sebab mereka sebenarnya sudah ada yang diundang namun dalam skala kecil.
Rencana ini merupakan respons atas arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet yang ingin jumlah instruktur yang diundang lebih banyak sehingga akan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mendikbud menjelaskan, para instruktur ahli yang didatangkan dari luar negeri tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Khususnya di bidang prioritas seperti pariwisata dan perhotelan, kemaritiman, teknologi informasi dan komunikasi, advanced robotic, serta mekatronik. “Sasaran utamanya adalah untuk peningkatan kapasitas pembelajaran vokasi di SMK. Dan juga pembelajaran STEM,” urainya.
Muhadjir juga menegaskan bahwa kedatangan para instruktur dari luar negeri tersebut bukanlah untuk menggantikan peran para guru sekolah di Indonesia. Instruktur asing itu hanya akan membantu percepatan proses peningkatan kapasitas para guru. Karena itu, instruktur luar negeri itupun tidak diangkat menjadi PNS atau dikontrak dalam jangka panjang.
Selain memberikan pelatihan, para instruktur ahli yang didatangkan dari luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas melalui sertifikasi dengan rekognisi internasional.
“Instruktur asing punya banyak manfaat. Yang pertama untuk skilled-up untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan yang dimiliki instruktur kita,” tuturnya. Kemudian yang kedua untuk benchmarking. “Kita bisa mengukur tingkat kemampuan instruktur kita. Maka itu, yang kita undang ke sini pasti yang terstandar,” jelasnya.
Dia menerangkan bahwa jika dibandingkan mengirim guru keluar negeri untuk dilatih maka lebih hemat mendatangkannya langsung ke dalam negeri. Mendikbud optimistis program pelatihan dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Detil pelaksanaan dan anggarannya sedang dibahas di tingkat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sementara Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim memandang bahwa pemerintah harus menjelaskan seperti apa kompetensi para pelatih yang didatangkan dari luar negeri tersebut. “Berapa pelatih yang didatangkan, dari negara mana, guru apa saja sasarannya dan bagaimana skema pelatihan termasuk transparan anggaran harus semua dijelaskan ke publik,” tegasnya. Dia mengaku FSGI diundang ke Kemenko PMK untuk membahas masalah ini.
Selain itu jika memang pemerintah ingin mendatangkan mereka untuk melatih guru maka mereka tidak boleh bekerja sendiri. Melainkan harus melibatkan kolaborasi dengan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), guru-guru berprestasi termasuk juga dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Satriwan menekankan, pada prinsipnya pemerintah harus menghitung dengan cermat betul mengenai mana yang lebih efektif dan efisien di antara mengirim guru untuk belajar ke luar negeri atau mengundang pelatih luar negeri ke Indonesia.
Sebab pelatih guru dari luar negeri itu mesti memahami karakteristik persoalan guru terutama guru SMK di Tanah Air.
“Termasuk kondisi geografis dan budaya kita yang unik. Mereka tidak bisa serta-merta membawa cara mereka secara taken for granted ke guru-guru Indonesia,” katanya.
Di antaranya seperti Belanda, Prancis, Jerman dan negara maju lainnya untuk dapat memberikan pelatihan (training of trainers) kepada para guru dan instruktur di dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, sekaligus menepis kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan mengimpor guru asing untuk mengajar di Indonesia.
“Tetapi mengundang para guru dan instruktur dari luar negeri untuk memberikan pelatihan kepada guru kita sesuai bidangnya. Pelatihan tidak hanya untuk guru-guru, tetapi juga untuk instruktur di balai-balai latihan kerja kementerian lain,’’ katanya di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Para instruktur luar negeri itu adalah para istruktur yang bekerja di lembaga-lembaga penyedia pelatihan. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menampik bahwa kedatangan instruktur luar negeri ini adalah barang baru. Sebab mereka sebenarnya sudah ada yang diundang namun dalam skala kecil.
Rencana ini merupakan respons atas arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet yang ingin jumlah instruktur yang diundang lebih banyak sehingga akan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mendikbud menjelaskan, para instruktur ahli yang didatangkan dari luar negeri tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Khususnya di bidang prioritas seperti pariwisata dan perhotelan, kemaritiman, teknologi informasi dan komunikasi, advanced robotic, serta mekatronik. “Sasaran utamanya adalah untuk peningkatan kapasitas pembelajaran vokasi di SMK. Dan juga pembelajaran STEM,” urainya.
Muhadjir juga menegaskan bahwa kedatangan para instruktur dari luar negeri tersebut bukanlah untuk menggantikan peran para guru sekolah di Indonesia. Instruktur asing itu hanya akan membantu percepatan proses peningkatan kapasitas para guru. Karena itu, instruktur luar negeri itupun tidak diangkat menjadi PNS atau dikontrak dalam jangka panjang.
Selain memberikan pelatihan, para instruktur ahli yang didatangkan dari luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas melalui sertifikasi dengan rekognisi internasional.
“Instruktur asing punya banyak manfaat. Yang pertama untuk skilled-up untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan yang dimiliki instruktur kita,” tuturnya. Kemudian yang kedua untuk benchmarking. “Kita bisa mengukur tingkat kemampuan instruktur kita. Maka itu, yang kita undang ke sini pasti yang terstandar,” jelasnya.
Dia menerangkan bahwa jika dibandingkan mengirim guru keluar negeri untuk dilatih maka lebih hemat mendatangkannya langsung ke dalam negeri. Mendikbud optimistis program pelatihan dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Detil pelaksanaan dan anggarannya sedang dibahas di tingkat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sementara Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim memandang bahwa pemerintah harus menjelaskan seperti apa kompetensi para pelatih yang didatangkan dari luar negeri tersebut. “Berapa pelatih yang didatangkan, dari negara mana, guru apa saja sasarannya dan bagaimana skema pelatihan termasuk transparan anggaran harus semua dijelaskan ke publik,” tegasnya. Dia mengaku FSGI diundang ke Kemenko PMK untuk membahas masalah ini.
Selain itu jika memang pemerintah ingin mendatangkan mereka untuk melatih guru maka mereka tidak boleh bekerja sendiri. Melainkan harus melibatkan kolaborasi dengan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), guru-guru berprestasi termasuk juga dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Satriwan menekankan, pada prinsipnya pemerintah harus menghitung dengan cermat betul mengenai mana yang lebih efektif dan efisien di antara mengirim guru untuk belajar ke luar negeri atau mengundang pelatih luar negeri ke Indonesia.
Sebab pelatih guru dari luar negeri itu mesti memahami karakteristik persoalan guru terutama guru SMK di Tanah Air.
“Termasuk kondisi geografis dan budaya kita yang unik. Mereka tidak bisa serta-merta membawa cara mereka secara taken for granted ke guru-guru Indonesia,” katanya.
(don)
