Keseriusan Pemerintah Impor Rektor Dikritisi DPR

JAKARTA - Keseriusan pemerintah mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin universitas di tanah air dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak setuju dengan ide dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir ini.

"Kita mengkhawatirkan intervensi asing di era sekarang, malah kita impor rektor? Kita menguatkan nasionalisme, jawabannya kok impor rektor?" ujar Abdul Fikri Faqih kepada SINDOnews, Senin (29/7/2019).

"Bahkan kita mencurigai dosen, mahasiswa dan semua civitas academika kita sendiri dengan melakukan screening dari ideologi asing. Kok malah kita longgar dengan warga asing yang jelas mereka tak akan bisa menanamkan ideologi negara kita," sambung Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.

(Baca juga: Tahun 2020, Rektor Asing Mulai Masuk Indonesia)

Dia pun mempertanyakan, apakah memang Indonesia tidak memiliki rektor yang berkualitas. "Bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang malah tidak mau pulang karena tak diakomodasi kemampuannya? Apa tidak sebaiknya fenomena brain drain ini diatasi dengan mengundang mereka pulang?" katanya.

Abdul Fikri berpendapat, mendatangkan rektor asing akan membuat kisruh di kalangan akademisi yang sampai sekarang masih banyak hal yang belum bisa diselesaikan. "Sebaiknya jangan impor," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, prestasi anak bangsa untuk ikut memajukan bangsa ini lewat pendidikan tinggi harus dihargai. "Dampak negatif globalisasi saja belum bisa kita tangkal sepenuhnya, jangan ditambah dengan problema baru. Impor rektor," pungkasnya.