PKS: Penghapusan UN Harus Perhatikan Banyak Hal

JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 terus mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah memberikan catatan.

Ledia mengatakan, mengubah sistem penilaian harus memastikan kemampuan pihak yang akan menilai. Pertama, kata dia, untuk melakukan assessment yang bersifat diagnostik terhadap siswa, guru harus memiliki kemampuan untuk pengukurannya. (Baca juga: KPAI Dukung Kebijakan Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional )

"Jangan sampai salam menilai karena selama ini lebih ditarget penilaian akademis," ujar Ledia kepada SINDOnews, Kamis (12/12/2019).

Kedua, kata Ledia, tidak fair melakukan penilaian terhadap sesuatu yang tidak pernah diajarkan atau dibiasakan. Termasuk di dalamnya pendidikan karakter.

"Artinya harus memastikan bahan-bahan yang akan dijadikan ukuran penilaian sudah pernah diajarkan, atau dilatihkan atau dibiasakan," tandas Anggota Komisi X DPR RI ini.

Ketiga, Ledia melanjutkan, merdeka belajar harus dimulai sejak kelas rendah (1-3 SD) dengan pendekatan learning how to learn, sehingga siswa mencintai belajar, mencintai ilmu. "Pertanyaannya, apakah para guru telah dipersiapkan?" kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat I ini.

Keempat, kata dia, pendekatan kebijakan tidak boleh melupakan daerah-daerah di luar Jabotabek ataupun Ibu Kota provinsi. Dia menambahkan harus dipikirkan juga daerah-daerah yang terpencil, pedalaman dan sebagainya.

"Jadi ini bukan sekadar menghapus UN. Ini memerlukan banyak hal yang harus diperhatikan," pungkasnya.