Pesan Politikus PKS ke Nadiem Makarim: Mas Menteri, Gerak Cepat Dong...
Rabu, 19 Februari 2020 - 10:52 WIB
Pesan Politikus PKS ke Nadiem Makarim: Mas Menteri, Gerak Cepat Dong...
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Abdul Fikri Faqih mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang berencana kembali memasukkan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di dalam struktur organisasinya melalui perubahan Peraturan Menteri.
“Kami sebenarnya sangat menunggu gercep alias gerak cepat mas menteri merespon isu di masyarakat,” tutur Fikri di Jakarta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa 18 Februari 2020.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR ini, masyarakat membutuhkan solusi mengenai perubahan struktur kementerian di bawah Nadiem yang menyebabkan hilangnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) di jajaran eselon I Kemendikbud.
“Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud, bahkan sudah dengan Kementerian PAN-RB, yakni dengan memasukkan Direktorat Dikmas dan Diksus di bawah Dirjen Paud Dikdas dan Dikmen dan juga di bawah Dirjen Vokasi,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR pada 14 dan 27 Januari silam, sejumlah elemen masyarakat, seperti PNFI, Himpaudi dan Nurani Hati Institut menyuarakan keberatan atas hilangnya nomenklatur pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat di kemendikbud.
“Alhamdulillah tuntutan tersebut kini akan diakomodasi,” ucap Fikri usai menerima informasi tersebut dari jajaran pejabat Kemendikbud dalam rapat pembahasan program baru baru ini.
Fikri menambahkan, perubahan kebijakan tersebut akan diakomodasi dalam revisi Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
“Hanya tinggal tunggu nomornya saja,” katanya.
Fikri meminta Mendikbud lebih peka dan responsif terhadap berbagai isu terkait pendidikan nasional, terlebih di bawah institusi Kemendikbud. “Akhirnya Mas Menteri memahami birokrasi dan mau mendengar kondisi dan kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Selain itu, menurut Fikri melayani masyarakat yang berdemo tidak selamanya buruk. “Sebagai pejabat publik, wajar senantiasa diprotes masyarakat, andai waktu dulu mereka (Paud-Dikmas) demo diterima, tentu lebih indah dan lebih cepat terselesaikan,” ucap dia. (Baca juga: Merdeka Belajar Tak Sekadar Ganti Format UN )
Justru Fikri menyarankan agar Mendikbud Nadiem lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi realitas pendidikan kita.
“Sekarang sudah banyak wacana yang dilempar ke publik, kini saatnya Mas Menteri terus keliling ke seantero Indonesia, sehingga tahu persis kondisi pendidikan di Tanah Air ini secara lengkap dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai pulau Rote,” katanya.
“Kami sebenarnya sangat menunggu gercep alias gerak cepat mas menteri merespon isu di masyarakat,” tutur Fikri di Jakarta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa 18 Februari 2020.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR ini, masyarakat membutuhkan solusi mengenai perubahan struktur kementerian di bawah Nadiem yang menyebabkan hilangnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) di jajaran eselon I Kemendikbud.
“Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud, bahkan sudah dengan Kementerian PAN-RB, yakni dengan memasukkan Direktorat Dikmas dan Diksus di bawah Dirjen Paud Dikdas dan Dikmen dan juga di bawah Dirjen Vokasi,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR pada 14 dan 27 Januari silam, sejumlah elemen masyarakat, seperti PNFI, Himpaudi dan Nurani Hati Institut menyuarakan keberatan atas hilangnya nomenklatur pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat di kemendikbud.
“Alhamdulillah tuntutan tersebut kini akan diakomodasi,” ucap Fikri usai menerima informasi tersebut dari jajaran pejabat Kemendikbud dalam rapat pembahasan program baru baru ini.
Fikri menambahkan, perubahan kebijakan tersebut akan diakomodasi dalam revisi Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
“Hanya tinggal tunggu nomornya saja,” katanya.
Fikri meminta Mendikbud lebih peka dan responsif terhadap berbagai isu terkait pendidikan nasional, terlebih di bawah institusi Kemendikbud. “Akhirnya Mas Menteri memahami birokrasi dan mau mendengar kondisi dan kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Selain itu, menurut Fikri melayani masyarakat yang berdemo tidak selamanya buruk. “Sebagai pejabat publik, wajar senantiasa diprotes masyarakat, andai waktu dulu mereka (Paud-Dikmas) demo diterima, tentu lebih indah dan lebih cepat terselesaikan,” ucap dia. (Baca juga: Merdeka Belajar Tak Sekadar Ganti Format UN )
Justru Fikri menyarankan agar Mendikbud Nadiem lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi realitas pendidikan kita.
“Sekarang sudah banyak wacana yang dilempar ke publik, kini saatnya Mas Menteri terus keliling ke seantero Indonesia, sehingga tahu persis kondisi pendidikan di Tanah Air ini secara lengkap dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai pulau Rote,” katanya.
(dam)
