Inovasi, Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional
Kamis, 05 Maret 2020 - 09:15 WIB
Inovasi, Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional
A
A
A
YOGYAKARTA - Pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Program Merdeka Belajar menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pramoda Dei Sudarmo. Menurutnya, dengan Program Merdeka Belajar, institusi pendidikan memiliki kebebasan dalam memilih metode dan jenis pembelajaran sesuai kebutuhan serta kemampuan peserta belajar-mengajar.
“Merdeka Belajar memiliki paradigma kebebasan pada masing-masing institusi pendidikan untuk belajar apa yang dia mau. Karena pengaturan dan penyetaraan menghasilkan kepatuhan, tapi otonomi menghasilkan inovasi,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema “Merdeka Belajar: Apakah Indonesia Mampu Menyelesaikan Tantangan Pendidikan?” di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Pramoda menjelaskan, saat ini masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan dari sekitar 4.670 perguruan tinggi dan 8 juta mahasiswa di Indonesia. Oleh karena itu, tugas selanjutnya adalah bagaimana mendorong peserta didik agar cepat adaptif dengan dunia kerja, serta mencari solusi untuk program studi yang belum optimal terserap dunia usaha. “Dunia berubah dengan sangat cepat dan dunia berubah di semua sektor. Semua hal di dunia terdampak oleh teknologi. Teknologi mengubah cara kita memandang dunia dan pendidikan,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang digagas Harvard Club Indonesia tersebut, hadir Presiden Harvard Club Indonesia Melli Darsa, Staf Khusus Presiden RI Adamas Belva Syah Devara, Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Gatot P Soemartono, KPH Notonegoro, Rektor Institut Teknologi Bisnis Asia Malang Risa Santoso, dan President of Indonesia Writers Asociation Satupena Nasir Tamara.
Adamas Belva Syah Devara mengungkapkan perlu usaha keras dan waktu yang sangat panjang untuk mengejar kualitas ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara maju. Belva mengungkapkan, berdasarkan penelitian seorang profesor di Harvard, Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju. Dia sependapat dengan hasil riset yang dilakukan Sanders and Rivers, bahwa kualitas guru sangat berpengaruh pada kualitas peserta didiknya. “Untuk mengubah kualitas guru saat ini, dibutuhkan banyak waktu. Kita di Indonesia ada 4 juta guru dan kalau kita bisa melatih guru 100.000 per tahun saja, selesainya akan 40 tahun lagi. Dan mungkin saat itu dunia sudah berubah lagi,” kata Belva.
Akses internet dan inovasi, menurut Belva, adalah kunci dari pemberdayaan guru dan murid. Hal itu sejalan dengan lonjakan pengguna internet di Indonesia yang pada 2008 sebanyak 25 juta pengguna, menjadi 171 pengguna internet pada 2018. “Semua revolusi pendidikan akan membutuhkan elemen digital,” ujarnya.
Melli Darsa menjelaskan, seluruh dunia telah menyepakati bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam United Nations Declaration of Human Rights. Oleh karena itu, Melli berharap HCI dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan misi mencetak SDM Indonesia yang unggul serta kompetitif, baik di level nasional maupun internasional. “Harvard Club Indonesia menyadari bahwa kami para alumni telah mendapatkan banyak hal. Untuk itu, kami ingin turut serta memberikan sumbangsih dari apa yang kami peroleh di Harvard University pada peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya.
Melli menyambut baik program pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua yang memprioritaskan pembangunan SDM. Hal tersebut terlihat dari Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan proses belajar-mengajar yang bahagia.
Gatot P Soemartono mengungkapkan, Merdeka Belajar merupakan terobosan untuk mengejar ketertinggalan sistem pendidikan Indonesia dengan negara maju. Dengan Merdeka Belajar diharapkan tercipta fleksibilitas dan menghilangkan keseragaman yang kaku, sehingga membuka peluang untuk kreativitas dan inovasi. “Pada akhirnya, hasilnya sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimiliki anak didik,” ucap Gatot. (Binti Mufarida)
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pramoda Dei Sudarmo. Menurutnya, dengan Program Merdeka Belajar, institusi pendidikan memiliki kebebasan dalam memilih metode dan jenis pembelajaran sesuai kebutuhan serta kemampuan peserta belajar-mengajar.
“Merdeka Belajar memiliki paradigma kebebasan pada masing-masing institusi pendidikan untuk belajar apa yang dia mau. Karena pengaturan dan penyetaraan menghasilkan kepatuhan, tapi otonomi menghasilkan inovasi,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema “Merdeka Belajar: Apakah Indonesia Mampu Menyelesaikan Tantangan Pendidikan?” di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Pramoda menjelaskan, saat ini masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan dari sekitar 4.670 perguruan tinggi dan 8 juta mahasiswa di Indonesia. Oleh karena itu, tugas selanjutnya adalah bagaimana mendorong peserta didik agar cepat adaptif dengan dunia kerja, serta mencari solusi untuk program studi yang belum optimal terserap dunia usaha. “Dunia berubah dengan sangat cepat dan dunia berubah di semua sektor. Semua hal di dunia terdampak oleh teknologi. Teknologi mengubah cara kita memandang dunia dan pendidikan,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang digagas Harvard Club Indonesia tersebut, hadir Presiden Harvard Club Indonesia Melli Darsa, Staf Khusus Presiden RI Adamas Belva Syah Devara, Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Gatot P Soemartono, KPH Notonegoro, Rektor Institut Teknologi Bisnis Asia Malang Risa Santoso, dan President of Indonesia Writers Asociation Satupena Nasir Tamara.
Adamas Belva Syah Devara mengungkapkan perlu usaha keras dan waktu yang sangat panjang untuk mengejar kualitas ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara maju. Belva mengungkapkan, berdasarkan penelitian seorang profesor di Harvard, Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju. Dia sependapat dengan hasil riset yang dilakukan Sanders and Rivers, bahwa kualitas guru sangat berpengaruh pada kualitas peserta didiknya. “Untuk mengubah kualitas guru saat ini, dibutuhkan banyak waktu. Kita di Indonesia ada 4 juta guru dan kalau kita bisa melatih guru 100.000 per tahun saja, selesainya akan 40 tahun lagi. Dan mungkin saat itu dunia sudah berubah lagi,” kata Belva.
Akses internet dan inovasi, menurut Belva, adalah kunci dari pemberdayaan guru dan murid. Hal itu sejalan dengan lonjakan pengguna internet di Indonesia yang pada 2008 sebanyak 25 juta pengguna, menjadi 171 pengguna internet pada 2018. “Semua revolusi pendidikan akan membutuhkan elemen digital,” ujarnya.
Melli Darsa menjelaskan, seluruh dunia telah menyepakati bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam United Nations Declaration of Human Rights. Oleh karena itu, Melli berharap HCI dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan misi mencetak SDM Indonesia yang unggul serta kompetitif, baik di level nasional maupun internasional. “Harvard Club Indonesia menyadari bahwa kami para alumni telah mendapatkan banyak hal. Untuk itu, kami ingin turut serta memberikan sumbangsih dari apa yang kami peroleh di Harvard University pada peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya.
Melli menyambut baik program pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua yang memprioritaskan pembangunan SDM. Hal tersebut terlihat dari Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan proses belajar-mengajar yang bahagia.
Gatot P Soemartono mengungkapkan, Merdeka Belajar merupakan terobosan untuk mengejar ketertinggalan sistem pendidikan Indonesia dengan negara maju. Dengan Merdeka Belajar diharapkan tercipta fleksibilitas dan menghilangkan keseragaman yang kaku, sehingga membuka peluang untuk kreativitas dan inovasi. “Pada akhirnya, hasilnya sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimiliki anak didik,” ucap Gatot. (Binti Mufarida)
(ysw)
