Jokowi di soal UN SMP, ini pembelaan Kemendikbud

Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak bisa menjamin naskah Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) hari esok dan berikutnya bebas dari nama calon presiden (Capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi).

"Kalaupun ada lagi ditemukan, semua dimaksudkan hanya kepentingan akademik," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad saat dihubungi Sindonews, Senin (5/5/2014) malam.

Seperti diketahui, hari pertama UN tingkat SMP, kasus munculnya nama Joko Widodo (Jokowi) di naskah UN kembali terulang. Dari data sementara yang dihimpun oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada hari ini, profil Jokowi muncul di mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP di wilayah Jakarta dan Bandung.

Ibnu Hamad membantah munculnya nama Jokowi di naskah UN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini mengandung muatan politis. "Jadi, seperti naskah UN SMA. Naskah UN SMP ini pun disusun pada bulan Juli 2013 yang lalu. Dimana, saat itu Jokowi belum menjadi bakal capres PDIP," tuturnya.

Dia berdalih, tak ada maksud politis di balik disebutnya profile Jokowi di naskah UN. "Tak ada niatan Kemendikbud untuk kepentingan politik. Penyusun naskah memilih tokoh yang sedang aktual," katanya.

Ditambahkannya, tidak hanya profil Jokowi yang ditentukan untuk materi soal ujian. "Tokoh-tokoh lainnya juga ada, bukan hanya Jokowi," imbuhnya.