PGRI Jatim: Peran Pemda Penting untuk Kuota Formasi PPPK Guru

JAKARTA - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Jawa Timur, Teguh Sumarno mengharapkan dukungan terhadap para pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan, khususnya pemerintah daerah. Partisipasi pemerintah daerah dalam rekrutmen ASN PPPK juga penting.

Sebab, dengan tingginya pengajuan jumlah formasi oleh masing-masing pemda, maka akan semakin membuka lebar peluang para guru honorer mendapatkan penempatan dalam ASN PPPK.

“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer," kata Teguh dalam keterangan resminya, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Seleksi PPPK Guru akan Diumumkan 10 Maret, PB PGRI: Jangan Beri Harapan Palsu



"Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteran guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan satu juta formasi ASN PPPK, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Azwar meminta kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi ASN PPPK bagi kedua bidang prioritas tersebut.

“Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih yang kita ajukan untuk 2024,” kata Azwar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, PGRI Jatim memastikan akan terus mengawal pengangkatan guru honorer dalam program penerimaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Teguh pun optimistis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan guru melalui penerimaan ASN PPPK.

Baca juga: Ribuan Pelamar P1 Batal Dapat Formasi PPPK Guru, P2G: Panselnas Tak Profesional