Jamin Keadilan Akses Sekolah Online
Rabu, 22 Juli 2020 - 06:02 WIB
Sebagian daerah pun bergerak cepat merespons masalah yang dihadapi dalam PJJ ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, telah memastikan, siswa SMA/SMK negeri tidak mampu di Provinsi Jabar mendapatkan bantuan kuota internet untuk mendukung PJJ. "Kami sudah lakukan survei, hasilnya sebagian orang tua siswa mengeluh anaknya tidak bisa mengikuti PJJ karena tidak mampu membeli kuota internet," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi.
Namun, bantuan kuota internet sementara diprioritaskan untuk siswa SMA/SMK tidak mampu. Adapun penentuan siswa penerima bantuan tersebut, menurut Dedi, diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Program bantuan kuota internet dimulai Juli hingga Desember 2020. bantuan ini secara teknis ditangani pihak sekolah dengan memanfaatkan anggaran dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) atau bantuan operasional siswa (BOS). (Baca juga: Hari Pertama PJJ, Sekolah Ini Pilih Sehari Masuk dan Sehari Libur)
Meski begitu, Dedi kembali menegaskan bahwa tidak semua dana BOPD atau BOS tersebut digunakan untuk bantuan kuota internet. Dana BOPD bagi setiap siswa SMA/SMK di Jabar nilainya antara Rp140.000 hingga Rp170.000. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional di luar dana BOS. Untuk siswa di daerah yang sulit mengakses internet, Dinas Pendidikan Jabar akan mengirimkan paket buku melalui PT Pos ke rumah siswa atau cara lainnya dengan mengumpulkan sejumlah siswa menjalani belajar bersama di tempat yang memiliki fasilitas belajar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sejak awal pun sudah menyadari adanya keterbatasan akses dalam sekolah online. Nadiem mengakui, cukup banyak kritik terkait ketidakoptimalan PJJ. "Itu saya seratus persen setuju dengan semua kritikan itu. Tetapi kita tidak punya opsi yang lain pada saat ini. Kita harus mencari jalan masing-masing, karena tidak ada satu platform yang cocok untuk satu sekolah,” katanya. (Lihat videonya: Miris, Tak Punya HP Anak Pemulung Numpang Belajar di Rumah Tetangga)
Efektivitas PJJ selama masa pandemi, memang variatif. Terdapat beberapa daerah yang dinilai cukup efektif, tetapi tidak sedikit pula yang dinilai tidak cukup efektif. Beberapa kendala dan tantangan yang ditemukan antara lain akses internet yang di beberapa daerah memang sangat sulit, terutama di daerah terluar dan tertinggal. Masalah lainnya dana untuk membeli kuota internet. "Hal inilah yang membuat Kemendikbud mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru," ujarnya Nadiem. (Kiswondari/Agung Bakti Sarasa/Berli Zukarnedi/Bagus Alit/GTV)
Namun, bantuan kuota internet sementara diprioritaskan untuk siswa SMA/SMK tidak mampu. Adapun penentuan siswa penerima bantuan tersebut, menurut Dedi, diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Program bantuan kuota internet dimulai Juli hingga Desember 2020. bantuan ini secara teknis ditangani pihak sekolah dengan memanfaatkan anggaran dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) atau bantuan operasional siswa (BOS). (Baca juga: Hari Pertama PJJ, Sekolah Ini Pilih Sehari Masuk dan Sehari Libur)
Meski begitu, Dedi kembali menegaskan bahwa tidak semua dana BOPD atau BOS tersebut digunakan untuk bantuan kuota internet. Dana BOPD bagi setiap siswa SMA/SMK di Jabar nilainya antara Rp140.000 hingga Rp170.000. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional di luar dana BOS. Untuk siswa di daerah yang sulit mengakses internet, Dinas Pendidikan Jabar akan mengirimkan paket buku melalui PT Pos ke rumah siswa atau cara lainnya dengan mengumpulkan sejumlah siswa menjalani belajar bersama di tempat yang memiliki fasilitas belajar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sejak awal pun sudah menyadari adanya keterbatasan akses dalam sekolah online. Nadiem mengakui, cukup banyak kritik terkait ketidakoptimalan PJJ. "Itu saya seratus persen setuju dengan semua kritikan itu. Tetapi kita tidak punya opsi yang lain pada saat ini. Kita harus mencari jalan masing-masing, karena tidak ada satu platform yang cocok untuk satu sekolah,” katanya. (Lihat videonya: Miris, Tak Punya HP Anak Pemulung Numpang Belajar di Rumah Tetangga)
Efektivitas PJJ selama masa pandemi, memang variatif. Terdapat beberapa daerah yang dinilai cukup efektif, tetapi tidak sedikit pula yang dinilai tidak cukup efektif. Beberapa kendala dan tantangan yang ditemukan antara lain akses internet yang di beberapa daerah memang sangat sulit, terutama di daerah terluar dan tertinggal. Masalah lainnya dana untuk membeli kuota internet. "Hal inilah yang membuat Kemendikbud mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru," ujarnya Nadiem. (Kiswondari/Agung Bakti Sarasa/Berli Zukarnedi/Bagus Alit/GTV)
(ysw)
Lihat Juga :