KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Keluarga Miskin Agar Mendapatkan Akses Pendidikan
Senin, 27 Juli 2020 - 09:16 WIB
Kedua, KPAI mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera membuat kebijakan yang menggratiskan internet selama PJJ. Minimal enam bulan ke depan. “Karena banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet,” ucapnya.
Ketiga, sekolah harus memetakan anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran daring dan luar jaringan (luring). Setelah itu, sekolah menyiapkan jadwal dan modul pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa daring.
Retno mengatakan khusus para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) yang membutuhkan praktik di bengkel diberikan jadwal daring dan tatap muka. Itu untuk menjaga kualitas lulusan sekolah vokasi. Pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan.
Terakhir, KPAI mendorong adanya kebijakan pemerintah yang fokus pada keluarga miskin. Hal ini untuk mencegah krisis kesehatan menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak-anak. (Baca juga: Wow! Pemerintah Buru Harta Karun Batangan Emas di Dasar Laut)
Mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu mengungkapkan seharusnya pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. “Anak-anak yang tiak bisa mengakses PJJ secara daring berpotensi berhenti sekolah. Padahal pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara dalam kondisi apapun,” tutupnya.
Ketiga, sekolah harus memetakan anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran daring dan luar jaringan (luring). Setelah itu, sekolah menyiapkan jadwal dan modul pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa daring.
Retno mengatakan khusus para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) yang membutuhkan praktik di bengkel diberikan jadwal daring dan tatap muka. Itu untuk menjaga kualitas lulusan sekolah vokasi. Pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan.
Terakhir, KPAI mendorong adanya kebijakan pemerintah yang fokus pada keluarga miskin. Hal ini untuk mencegah krisis kesehatan menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak-anak. (Baca juga: Wow! Pemerintah Buru Harta Karun Batangan Emas di Dasar Laut)
Mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu mengungkapkan seharusnya pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. “Anak-anak yang tiak bisa mengakses PJJ secara daring berpotensi berhenti sekolah. Padahal pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara dalam kondisi apapun,” tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :