Tak Tepat Sasaran, Organisasi Poros Pelajar Kecam Kebijakan Kemendikbud
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:23 WIB
Pendidikan adalah hak semua manusia di Indonesia, bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada dikawasan 3T perlu dan wajib mendapat pendidikan. ”Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kemendikbud harus terjun langsung dalam melindungi dan menjaga anak-anak termasuk mendapat akses pendidikan baik secara tatap muka maupun daring, khusus di tengah wabah Covid-19 perlu diingat tidak semua daerah mendapatkan akses dan ketersediaan internet maupun gawai, hal ini harus diprioritaskan agar tidak terjadi kesenjangan yang nyata antara anak daerah dan perkotaan karena seluruh anak-anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk sekolah,” katanya.
Untuk itu, Organisasi Poros Pelajar Tingkat Pusat mendesak Kemendikbud mencari solusi pembelajaran yang saat ini telah menelantarkan anak-anak termarjinalkan, tidak punya laptop dan gawai untuk akses pembelajaran. ”Kami Organisasi Poros Pelajar Tingkat Nasional mengingatkan kepada pemangku kebijakan yang dalam hal ini pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam memperbaiki nasib pendidikan di Indonesia. Kami juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang berpihak kepada pelajar. Pemerintah harus hadir di tengah anak-anak bukan persoalan fasilitas tetapi dalam bentuk kepedulian dan memberikn hak serta kewajiban terhadap anak,” katanya.
Tidak hanya itu, Organisasi Poros Pelajar Tingkat Nasional juga mengutuk keras lambatnya gerak Kemendikbud dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kemendikbud agar bisa fokus dalam membangun pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
”Kami Poros Pelajar Indonesia mengecam keras kebijakan Kemendikbud yang sangat tidak tepat sasaran di tengah Pandemi Covid-19 ini seperti Progam POP serta lebih baik dana tersebut dialokasikan bagi pelajar dan guru-guru honorer yang terdampak. Kemendikbud juga harus mengkaji ulang sejarah organisasi besar Indonesia yang selama ini terus fokus dalam mencerdaskan Bangsa Indonesia yang jauh sebelum negara ini merdeka,” katanya.
Untuk itu, Organisasi Poros Pelajar Tingkat Pusat mendesak Kemendikbud mencari solusi pembelajaran yang saat ini telah menelantarkan anak-anak termarjinalkan, tidak punya laptop dan gawai untuk akses pembelajaran. ”Kami Organisasi Poros Pelajar Tingkat Nasional mengingatkan kepada pemangku kebijakan yang dalam hal ini pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam memperbaiki nasib pendidikan di Indonesia. Kami juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang berpihak kepada pelajar. Pemerintah harus hadir di tengah anak-anak bukan persoalan fasilitas tetapi dalam bentuk kepedulian dan memberikn hak serta kewajiban terhadap anak,” katanya.
Tidak hanya itu, Organisasi Poros Pelajar Tingkat Nasional juga mengutuk keras lambatnya gerak Kemendikbud dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kemendikbud agar bisa fokus dalam membangun pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
”Kami Poros Pelajar Indonesia mengecam keras kebijakan Kemendikbud yang sangat tidak tepat sasaran di tengah Pandemi Covid-19 ini seperti Progam POP serta lebih baik dana tersebut dialokasikan bagi pelajar dan guru-guru honorer yang terdampak. Kemendikbud juga harus mengkaji ulang sejarah organisasi besar Indonesia yang selama ini terus fokus dalam mencerdaskan Bangsa Indonesia yang jauh sebelum negara ini merdeka,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :