Fakultas Hukum Universitas Pancasila Siap Go Internasional
Rabu, 29 Juli 2020 - 14:58 WIB
“Dekan FHUP saat ini pernah menjabat sebagar Dirjen Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri periode 2006-2009. Dengan pengalaman beliau tentunya diharapkan banyak kerja sama internasional yang dapat dilakukan UP dengan luar negeri,” katanya. (Baca juga: Presiden Jokowi Lantik 881 Praja IPDN Menjadi CPNS Secara Virtual )
Dari perspektif hukum, sambung Wahono, Eddy sangat menguasai domain dan prinsip-prinsip hukum, karena berkaitan dengan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, menjadi diplomat senior 2009-2013 sebagai Duta Besar RI di Jerman.“Jermankan salah satu negara besar di Eropa, jadi duta besarnya pilihan,” ucapnya.
Selain itu, sampai sekarang Eddy juga merupakan utusan khusus Pemerintah Republik Indonesia untuk perundingan batas wilayah maritime antara Indonesia dengan Malaysia yang hingga kini tak kunjung selesai.
Dengan latar belakang yang dimiliki Eddy, lanjut Wahono, menjadi bagian dari strategi pengembangan fakultas hukum Universitas Pancasila ke depan.”Sebelumnya, FHUP menjadi fakultas favorit peringkat 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTS) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki fakultas hukum.
Sedangkan, jika hanya PTS saja, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berada diurutan 6 se-Indonesia. Artinya, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin belajar ilmu hukum,” pungkasnya.
Dari perspektif hukum, sambung Wahono, Eddy sangat menguasai domain dan prinsip-prinsip hukum, karena berkaitan dengan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, menjadi diplomat senior 2009-2013 sebagai Duta Besar RI di Jerman.“Jermankan salah satu negara besar di Eropa, jadi duta besarnya pilihan,” ucapnya.
Selain itu, sampai sekarang Eddy juga merupakan utusan khusus Pemerintah Republik Indonesia untuk perundingan batas wilayah maritime antara Indonesia dengan Malaysia yang hingga kini tak kunjung selesai.
Dengan latar belakang yang dimiliki Eddy, lanjut Wahono, menjadi bagian dari strategi pengembangan fakultas hukum Universitas Pancasila ke depan.”Sebelumnya, FHUP menjadi fakultas favorit peringkat 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTS) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki fakultas hukum.
Sedangkan, jika hanya PTS saja, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berada diurutan 6 se-Indonesia. Artinya, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin belajar ilmu hukum,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :