3 Status Perguruan Tinggi dan Penjelasannya
Selasa, 17 Oktober 2023 - 17:22 WIB
JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia memiliki tiga status berbeda yang mungkin hanya diketahui sebagian orang saja. Status-status tersebut menandakan perbedaan dalam proses pendidikan dan pengelolaannya.
Selain itu, status ini juga mencerminkan tingkat kematangan dan profesionalisme PTN dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun tiga status yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia adalah PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker. Berikut penjelasan dari tiga status perguruan tinggi tersebut.
PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan PTN yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.
PTN-BH beroperasi seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontrol atas aset dan keuangan mereka sendiri. Status PTN-BH ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya.
PTN-BH juga dapat menetapkan tarif biaya pendidikan dengan berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Contoh PTN-BH adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada.
Selain itu, status ini juga mencerminkan tingkat kematangan dan profesionalisme PTN dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun tiga status yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia adalah PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker. Berikut penjelasan dari tiga status perguruan tinggi tersebut.
Perbedaan Status PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker
1. PTN-BH
PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan PTN yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.
PTN-BH beroperasi seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontrol atas aset dan keuangan mereka sendiri. Status PTN-BH ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya.
PTN-BH juga dapat menetapkan tarif biaya pendidikan dengan berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Contoh PTN-BH adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada.
Lihat Juga :
tulis komentar anda