Guru Besar UIN Jakarta Sebut Sarjana Hukum PTKI Kompeten dan Kompetitif
Jum'at, 22 Maret 2024 - 19:54 WIB
Baca juga: UIN Jakarta Jadi PTKIN Terbaik di Indonesia Versi QS AUR 2023 Menurut dia, hal ini tidak terlepas dari langkah akseleratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum maupun Kementerian Agama selaku institusi pembina.
“Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum telah menunjukkan eksistensi dan kiprahnya di pelbagai ruang publik, khususnya di ranah hukum. Saya kira ini bukti rekognisi dari publik saat ini,” sebut Tholabi.
Menurut Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) ini gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berlaku sejak tahun 2016 harus dipertahankan sembari terus melakukan perbaikan dan penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara pendidikan, tenaga pengajar, tenaga pendidik, mahasiswa, serta lulusan.
“Gelar S.H. bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum harus dipertahankan sembari terus melakukan perbaikan untuk penguatan kapasitas dan kompetensi lulusan,” sebut mantan Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.
Dari sisi akademik, lanjut Tholabi, postur kurikulum pembelajaran pada Fakultas Syariah dan Hukum telah memenuhi komponen wajib mata kuliah sarjana hukum. Mata kuliah wajib fakultas yang disepakati oleh Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum, yakni:
“Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum telah menunjukkan eksistensi dan kiprahnya di pelbagai ruang publik, khususnya di ranah hukum. Saya kira ini bukti rekognisi dari publik saat ini,” sebut Tholabi.
Menurut Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) ini gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berlaku sejak tahun 2016 harus dipertahankan sembari terus melakukan perbaikan dan penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara pendidikan, tenaga pengajar, tenaga pendidik, mahasiswa, serta lulusan.
“Gelar S.H. bagi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum harus dipertahankan sembari terus melakukan perbaikan untuk penguatan kapasitas dan kompetensi lulusan,” sebut mantan Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.
Dari sisi akademik, lanjut Tholabi, postur kurikulum pembelajaran pada Fakultas Syariah dan Hukum telah memenuhi komponen wajib mata kuliah sarjana hukum. Mata kuliah wajib fakultas yang disepakati oleh Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum, yakni:
Lihat Juga :