Ikuti Kompetisi Riset, Dosen UIN Jakarta Raih Masayoshi Ohira Memorial Prize

Pemerintahan lokal Sumatera Barat dan Kalimantan Timur dinilai berhasil membangun jejaring politik karena mereka memiliki banyak elit politik dan birokrasi, bahkan militer, yang menempati jabatan-jabatan penting di tingkat pusat selain memiliki ikatan kedaerahan yang kuat. Sedangkan Riau dinilai tidak berhasil karena gagal membangun jejaring politik. “Mereka (Kalimantan Timur dan Sumatera Barat, red.) bisa kuat karena punya jejaring daerah ke pusat. Kalau Riau jejaring politiknya enggak terlalu kuat, makanya (konflik, red.) bisa dimenangkan (pemerintah, red.) pusat,” terangnya.

Lebih jauh, Wahyu menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu menyepakati aturan baku besaran kepemilikan saham dan bagi hasil atas proyek investasi yang melibatkan pusat-daerah. Menurutnya, hal ini diperlukan agar pemerintah lokal dan pusat tidak selalu terlibat konflik yang menguras energi.

Selain itu, sambungnya, kesepekatan juga diperlukan dalam menjamin iklim investasi di dalam negeri. Kegiatan investasi yang idealnya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor sejatinya memberikan kepastian bagi investor bisa terus melanjutkan operasional bisnisnya. Salahsatu caranya dengan membuat kesepakatan besaran kepemilikan saham dan bagi hasil atas kegiatan proyek investasi.

Konflik berkepanjangan antara pusat dan daerah tentang hal ini, terangnya, menciptakan iklim investasi tak ideal di mata investor. “Dalam kasus yang saya teliti mereka (investor, red.) pada keluar. Kalau investor kan maunya ada kepastian. Sebab kalau sehari saja tidak operasi, ruginya banyak,” tambahnya.

Lanjutkan Riset Politik Dinasti

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, perolehan penghargaan semakin memotivasinya melalukan riset dengan pendekatan networked sciences. Jejaring politik, jelasnya, menjadi pisau analisis riset yang menarik dalam menyoroti banyak aspek kehidupan masyarakat di tanah air.

Salahsatunya adalah kecenderungan perpindahan kursi kekuasaan politik-pemerintahan yang bergeser tidak jauh dari yang tengah menempati kursi tersebut. Berbagai kasus menguatnya politik dinasti di berbagai daerah, sebutnya, menarik untuk dianalisis dalam konteks perilaku politik di tanah air.

“Jangan jangan mereka terhubung dengan (orang-orang, red.) itu-itu saja. Giliran. Jangan jangan gantian saja. Muter-muter di situ saja. Saya enggak bilang itu oligarki. Hanya political bossies saja di antara orang-orang yang sedang berkuasa,” pungkasnya.