Kampanye Go Public Fund Education, PB PGRI Ingatkan Pemerintah Pentingnya Investasi Pendidikan
Jum'at, 26 April 2024 - 14:22 WIB
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi pada seminar Go Public Fund Education, Kamis (25/4/2024). Foto/YouTube PB PGRI.
JAKARTA - PB PGRI bekerja sama dengan organisasi guru tingkat global Education International turut mengkampanyekan Go Public Fund Education. PB PGRI adalah satu-satunya organisasi guru perwakilan dari Indonesia yang bersama 198 negara yang tergabung dalam anggota Education International.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menjelaskan, gerakan Go Public Fund Education ini ditujukan untuk mendorong pemerintah di seluruh negara agar mengalokasikan dana pendidikan yang memadai untuk pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah dan pemerintah daerah didorong untuk berinvestasi dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan profesionalisme guru, sebagai bentuk investasi masa depan untuk kemajuan bangsa.
Baca juga: PB PGRI Dorong Guru Swasta yang Lolos PPPK Kembali Mengajar ke Sekolah Asal
"Pemerintah sudah seharusnya memberikan lingkungan kerja yang memadai untuk guru, memberikan pelatihan yang cukup sesuai kebutuhan, mengurangi berbagai beban tugas administrasi, dan memberikan gaji serta tunjangan yang memadai, dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang luas, guru yang berkualitas dan profesional, dan pendidikan yang inklusif dan merata," katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/4/2024).
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menjelaskan, gerakan Go Public Fund Education ini ditujukan untuk mendorong pemerintah di seluruh negara agar mengalokasikan dana pendidikan yang memadai untuk pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah dan pemerintah daerah didorong untuk berinvestasi dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan profesionalisme guru, sebagai bentuk investasi masa depan untuk kemajuan bangsa.
Baca juga: PB PGRI Dorong Guru Swasta yang Lolos PPPK Kembali Mengajar ke Sekolah Asal
"Pemerintah sudah seharusnya memberikan lingkungan kerja yang memadai untuk guru, memberikan pelatihan yang cukup sesuai kebutuhan, mengurangi berbagai beban tugas administrasi, dan memberikan gaji serta tunjangan yang memadai, dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang luas, guru yang berkualitas dan profesional, dan pendidikan yang inklusif dan merata," katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/4/2024).
Lihat Juga :