Kekerasan STIP Terus Berulang, DPR Desak Dilakukan Audit Total
Jum'at, 10 Mei 2024 - 18:26 WIB
Baca juga: Diduga Dianiaya Senior, Mahasiswa STIP Tewas di Lingkungan Kampus
Selain itu dua orang taruna tercatat mengalami gegar otak dan cidera fisik lainnya akibat kasus yang sama. “Maka sudah selayaknya audit dilakukan agar budaya kekerasan ini tidak terus berulang,” katanya.
Kekerasan di lingkungan sekolah kedinasan milik Kemenhub, lanjut Huda ternyata tidak hanya terjadi di STIP Jakarta. Februari 2023 misalnya seorang taruna Politeknik Pelayaran Surabaya juga tewas akibat kekerasan dari kakak angkatannya.
“Dalam persidangan pelaku mengungkapkan jika apa yang mereka lakukan tidak lebih dari perlakuan yang mereka terima dari kakak seniornya. Jadi sepertinya perploncoan di sekolah-sekolah kedinasan milik Kemenhub ini seolah jadi tradisi. Ironisnya perploncoan ini menjurus ke kekerasan fisik yang memicu peserta didik luka hingga tewas,” katanya.
Politikus PKB ini mengatakan saat ini sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) 57/2022 tentang Perguruan Tinggi Kedinasan. Dalam aturan tersebut dimungkinkan adanya pembubaran sekolah kedinasan atau dialihkan pengelolaannya ke kementerian lain jika dari hasil evaluasi ditemukan hal-hal yang merugikan peserta didik.
“Maka kami meminta ada audit total agar diketahui kelayakan Kemenhub menyelenggarakan dan mengelola lembaga pendidikan. Jika memang tidak layak kenapa misalnya tidak dialihkan pengelolaanya ke Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Sehingga pengelolaan pendidikan di Indonesia satu pintu saja,” pungkasnya.
Selain itu dua orang taruna tercatat mengalami gegar otak dan cidera fisik lainnya akibat kasus yang sama. “Maka sudah selayaknya audit dilakukan agar budaya kekerasan ini tidak terus berulang,” katanya.
Kekerasan di lingkungan sekolah kedinasan milik Kemenhub, lanjut Huda ternyata tidak hanya terjadi di STIP Jakarta. Februari 2023 misalnya seorang taruna Politeknik Pelayaran Surabaya juga tewas akibat kekerasan dari kakak angkatannya.
“Dalam persidangan pelaku mengungkapkan jika apa yang mereka lakukan tidak lebih dari perlakuan yang mereka terima dari kakak seniornya. Jadi sepertinya perploncoan di sekolah-sekolah kedinasan milik Kemenhub ini seolah jadi tradisi. Ironisnya perploncoan ini menjurus ke kekerasan fisik yang memicu peserta didik luka hingga tewas,” katanya.
Politikus PKB ini mengatakan saat ini sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) 57/2022 tentang Perguruan Tinggi Kedinasan. Dalam aturan tersebut dimungkinkan adanya pembubaran sekolah kedinasan atau dialihkan pengelolaannya ke kementerian lain jika dari hasil evaluasi ditemukan hal-hal yang merugikan peserta didik.
“Maka kami meminta ada audit total agar diketahui kelayakan Kemenhub menyelenggarakan dan mengelola lembaga pendidikan. Jika memang tidak layak kenapa misalnya tidak dialihkan pengelolaanya ke Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Sehingga pengelolaan pendidikan di Indonesia satu pintu saja,” pungkasnya.
Lihat Juga :