Sekolah Diberi Masa Transisi 3 Tahun untuk Implementasi Kurikulum Merdeka

Yogi menuturkan, jumlah satuan pendidikan formal yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka itu secara nasional kurang dari 5 persen. Menurutnya, persentase ini menjadi tantangan karena banyak sekolah yang belum terpapar informasi mengenai Kurikulum Merdeka.

Sosialisasi Kurikulum Merdeka yang digelar di Jakarta Timur ini turut dihadiri Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Putra Nababan.

Menurut Putra, dia mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah karena relevan dengan tantangan zaman. Baik itu tantangan siswa untuk menemukan pekerjaan di masa depan dan juga mengasah minat dan bakat sejak dari bangku sekolah.

"Karena saya pribadi melihat bahwa Kurikulum Merdeka ini relevan untuk diterapkan kepada anak didik kita. Baik di tingkat SD maupun tingkat kuliah," tuturnya.

Panda menjelaskan, Indonesia membutuhkan SDM yang begitu mereka diwisuda tidak kesulitan mencari pekerjaan bahkan membuka lapangan pekerjaan.

"Indonesia ini membutuhkan anak-anak Indonesia yang lebih banyak dari menjadi spesialis. Bukan sekedar generalis," tuturnya.

Putra mengatakan, dengan Kurikulum Merdeka siswa disiapkan untuk bisa menemukan apa yang mereka inginkan. Entah itu lanjut ke perguruan tinggi ataupun lainnya.

"Mereka sudah punya bayangan, punya keinginan, apa yang mereka lakukan di dunia pekerjaan, mau lanjut ke dunia profesional, mereka sudah mempersiapkan," imbuhnya.

Selain itu, Putra juga menekankan pentingnya peran guru dalam Kurikulum Merdeka. Sebab, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan memberikan bimbingan kepada peserta didik.

"Anak didik kita ini kan terbuka, mereka bisa melihat Google, YouTube, mereka melihat dalam media online, dengan segala platform media, mereka juga melihat dunia luar. Jadi mereka punya aspirasi. Tapi yang namanya basis teori bagaimana mempersiapkan mereka adalah di guru," pungkasnya.