Rekomendasi KPAI Sebelum Sekolah Lakukan Pembelajaran Tatap Muka
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 15:10 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan beberapa rekomendasi setelah melihat situasi sekolah di beberapa kota yang masih belum siap.
Pertama, Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan dinas-dinas pendidikan segera memberikan panduan dan pendanaan untuk persiapan pembukaan sekolah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak cukup untuk membiayai pembuatan infrastruktur dalam menghadapi kenormalan baru. (Baca juga: KPAI Sebut Infrastruktur untuk Pembelajaran Tatap Muka Masih Minim )
“Karena dana BOS untuk membayar gaji honorer dan kuota internet bagi para siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Daerah harus memikirkan pendanaan lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis malam (27/8/2020).
Kedua, KPAI mendorong para orang tua yang tergabung dalam komite sekolah untuk ikut mengawasi penyiapan infrastruktur di sekolah. Mereka harus memastikan protokol atau standar operasional prosedur (SOP) kornomalan baru sudah ditempel di sekolah dan disosialisasikan.
Ketiga, KPAI meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) bukan rapid tes terhadap seluruh guru dan siswa secara acak. Tes ini sebagai upaya pencegahan.
Tes COVID-19 dengan PCR ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasilnya, ada 8 guru dan 14 siswa yang positif COVID-19. (Baca juga: Ini Besaran Bantuan Kuota yang Akan Diberikan Kemendikbud )
“Data tersebut menjadi dasar pijakan pemerintah provinsi yang secara bijak menunda pembukaan sekolah. Hal ini patut dijadikan contoh oleh kepala daerah lainnya,” ungkap mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu.
Keempat, pembukaan sekolah harus berdasarkan adaptasi kebiasaan baru. Pemda dan sekolah harus mengedukasi tentang adaptasi kebiasaan baru itu. Beberapa daerah meminta sekolah menengah kejuruan (SMK) dibuka di semua zona.
Tentu hal tersebut harus hati-hati. Pendidikan SMK ini cukup dilematis. Di satu sisi, ada ancaman penularan virus Sars Cov-II. Namun, para siswa SMK membutuhkan pelatihan langsung di bengkel-bengkel sekolah.
Maka, Retno menerangkan rekomendasi kelima adalah pemda dan pemerintah pusat harus memastikan kesiapan secara keseluruhan. Sekolah harus dipandu, didampingi, dan didukung pendanaannya yang memadai agar warga sekolah terlindungi. “Kalau tidak siap, tunda pembukaan sekolah meski hanya untuk praktek,” pungkasnya.
Pertama, Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan dinas-dinas pendidikan segera memberikan panduan dan pendanaan untuk persiapan pembukaan sekolah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak cukup untuk membiayai pembuatan infrastruktur dalam menghadapi kenormalan baru. (Baca juga: KPAI Sebut Infrastruktur untuk Pembelajaran Tatap Muka Masih Minim )
“Karena dana BOS untuk membayar gaji honorer dan kuota internet bagi para siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Daerah harus memikirkan pendanaan lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis malam (27/8/2020).
Kedua, KPAI mendorong para orang tua yang tergabung dalam komite sekolah untuk ikut mengawasi penyiapan infrastruktur di sekolah. Mereka harus memastikan protokol atau standar operasional prosedur (SOP) kornomalan baru sudah ditempel di sekolah dan disosialisasikan.
Ketiga, KPAI meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) bukan rapid tes terhadap seluruh guru dan siswa secara acak. Tes ini sebagai upaya pencegahan.
Tes COVID-19 dengan PCR ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasilnya, ada 8 guru dan 14 siswa yang positif COVID-19. (Baca juga: Ini Besaran Bantuan Kuota yang Akan Diberikan Kemendikbud )
“Data tersebut menjadi dasar pijakan pemerintah provinsi yang secara bijak menunda pembukaan sekolah. Hal ini patut dijadikan contoh oleh kepala daerah lainnya,” ungkap mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu.
Keempat, pembukaan sekolah harus berdasarkan adaptasi kebiasaan baru. Pemda dan sekolah harus mengedukasi tentang adaptasi kebiasaan baru itu. Beberapa daerah meminta sekolah menengah kejuruan (SMK) dibuka di semua zona.
Tentu hal tersebut harus hati-hati. Pendidikan SMK ini cukup dilematis. Di satu sisi, ada ancaman penularan virus Sars Cov-II. Namun, para siswa SMK membutuhkan pelatihan langsung di bengkel-bengkel sekolah.
Maka, Retno menerangkan rekomendasi kelima adalah pemda dan pemerintah pusat harus memastikan kesiapan secara keseluruhan. Sekolah harus dipandu, didampingi, dan didukung pendanaannya yang memadai agar warga sekolah terlindungi. “Kalau tidak siap, tunda pembukaan sekolah meski hanya untuk praktek,” pungkasnya.
(mpw)
tulis komentar anda