Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji Ulang: Belum Bisa Diterapkan di Semua Wilayah
Senin, 11 November 2024 - 11:03 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta sistem zonasi pada penerimaan siswa baru dikaji ulang. Apa alasannya?
Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan, ketika ia menjadi Wali Kota Solo ia pernah menyampaikan surat aduan kepada Nadiem Anwar Makarim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Baca juga: Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi dan UN Dikaji Ulang
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai," katanya yang kecewa suratnya saat itu tak ditanggapi.
Hal ini disampaikan Gibran saat membuka Rakor Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Gibran menjelaskan, sistem zonasi sejatinya merupakan program yang baik. Namun, yang menjadi masalah adalah guru yang kurang merata jumlahnya.
Baca juga: Wapres Gibran: UU Perlindungan Anak Jangan Jadi Senjata untuk Menyerang Guru
"Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," ungkap Gibran.
"Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," pungkasnya.
Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan, ketika ia menjadi Wali Kota Solo ia pernah menyampaikan surat aduan kepada Nadiem Anwar Makarim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Baca juga: Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi dan UN Dikaji Ulang
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai," katanya yang kecewa suratnya saat itu tak ditanggapi.
Hal ini disampaikan Gibran saat membuka Rakor Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Gibran menjelaskan, sistem zonasi sejatinya merupakan program yang baik. Namun, yang menjadi masalah adalah guru yang kurang merata jumlahnya.
Baca juga: Wapres Gibran: UU Perlindungan Anak Jangan Jadi Senjata untuk Menyerang Guru
"Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," ungkap Gibran.
"Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," pungkasnya.
tulis komentar anda